Ancaman Internal Bangsa Indonesia

IMG_20160908_200707
Bambang Sugiharto/Jurnal Jogja
JOGJA (jurnaljogja.com) – Ada lima bentuk ancaman internal yang dihadapi  bangsa ini, yaitu radikalisme dan terorisme, narkoba, korupsi, ketimpangan sosial, dan penghinaan terhadap bangsa dan negara.
    Mendagri Tjahjo Kumolo mnyampaikan itu saat menjadi pembicara kunci dalam simposium Smart City  di  Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (7/9).
     Menurut dia, untuk ancaman teorisme dan radikalisme, saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena ancaman radikalisme bisa muncul dimana-mana. Sehingga setiap anggota masyarakat diharuskan waspada terhadap ancaman ini. “Kita tidak tahu di antara kita itu kawan atau lawan, bisa saja muncul ancaman radikalisme,” sebutnya.
    Terkait narkoba, disebutkan bahwa penyebaran narkoba sudah kian massif sehingga penyelesaiannya pun memerlukan upaya ekstra. Untuk ancaman narkoba, sekarang ini per RT (Rukun Tetangga) rata-rata ada 2 pengguna  narkoba, dari sabu-sabu sampai menghirup lem. Kemudian soal korupsi, pemerintah mengawasi pos-pos anggaran yang selama ini menjadi tempat rawan dikorupsi oleh pengambil keputusan., “Menyangkut masalah perencaanan, retsribusi pajak, dana bansos dan hibah, dan pos-pos anggaran  daerah,” katanya.
   Selanjutnya,  ketimpangan sosial dan ekonomi Indonesia dalam 8 tahun terakhir  dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Belum lagi soal tingkat gizi anak-anak, angka kematian ibu hamil yang masih tertinggi di dunia. Ssehingga perlu dilakukan berbagai program sanitasi yang sehat di berbagai pemukiman. “Kita jangan jauh melihat yang di Papua atau NTT, yang dekat di Bandara Soekarno Hatta saja ada sebuah kelurahan dimana 90 persen penduduknya tidak punya MCK. Padahal lokasinya berhadapan dengan bandara. Hal seperti ini perlu dibangun kesadaran kita semua,” katanya.
    Sedangkan soal ancaman penghinaan terhadap negara, Mendagri sangat menyesalkan apabila masih ada yang menghina bangsa dan negara, “Pemerintah Jokowi berkomitmen terbuka terhadap kritik, tapi penghinaan yang memporak-porandakan persatuan dan kesatuan sangat kita sayangkan.”
     Disinggung mengenai program pemerintah untuk meningkatkan tata kelola dari pusat hingga daerah untuk bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Di Kemendagri sudah ada usulan untuk pembentukan daerah otonomi baru. “Sudah masuk 213 usulan daerah dan masyarakat untuk membentuk daerah otonomi baru. Orang di daerah ternyata lebih senang jadi kepala tikus daripada berada di buntut gajah. Sudah jadi wakil kepala daerah di atas penduduk satu juta, lebih puas ingin jadi kepala daerah yang mungkin penduduknya hanya dibawah 12 ribu,” katanya seraya mencontohkan adanya salah satu daerah otonomi baru yang berusia 4 tahun. Namun hingga saat belum mampu menentukan ibukota kabupaten yang tepat. Apalagi untuk mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan dengan benar. (bam)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan