Anggota DPR RI Andika Pandu Dilarang Kampanye

Ketua Panwaslu Kota Jogja Iwan Ferdian (kanan) memperingatkan Andika Pandu Puragabaya (tengah) untuk tidak berkampanye dalam acara senam sehat di Lapangan Karangwaru Lor minggu (25/3)

Ketua Panwaslu Kota Jogja Iwan Ferdian (kanan) memperingatkan Andika Pandu Puragabaya (tengah) untuk tidak berkampanye dalam acara senam sehat di Lapangan Karangwaru Lor minggu (25/3)

JOGJA – Anggota DPR RI Andika Pandu Puragabaya diperingatkan oleh anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja untuk tidak berkampanye dalam kegiatan senam sehat di lapangan Karangwaru Lor Tegalrejo minggu (25/3). Selain itu spanduk yang terdapat lambang dan nomor urut partai juga diminta diturunkan.

“Sebenarnya kami sudah minta dibatalkan saja sejak 22 Maret lalu, tapi panitia menolak. Maka kami minta yang ada gambar dan nomor urut parpol diturunkan karena sudah termasuk curi start kampanye,” ujar Ketua Panwaslu Kota Jogja Iwan Ferdian pada Santoso pada panitia. Tidak hanya itu, ketika Andika Pandu datang juga langsung dicegat anggota Panwaslu Kota Jogja dan diperingatkan untuk tidak berkampanye menyampaikan visi misi saat menyampaikan sambutan.

Saat menyampaikan sambutan pun Andika hanya menyampaikan kegiatan senam sehat tersebut merupakan kunjungan daerah pemilihan oleh anggota DPR RI. Andika juga menolak senam sehat tersebut dikatakan sebagai bentuk curi start kampanye. “Belum ada pencalegan, saya sudah anggota DPR RI yang memperjuangkan aspirasi dari dapil,” tutur anggota Komisi 1 DPR RI itu.

Menurut dia hal itu juga sudah dijamin dalam UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sehingga, lanjutnya, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam UU MD3, sebagai anggota DPR dirinya malah melanggar. “Kalau kegiatan sosial dilarang, dianggap curi start ya sudah dihapus saja,” katanya.

Dalam kegiatan senam bersama yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pandu Bangsa tersebut terdapat beberapa spanduk yang bergambar Andika serta lambang parpol. Bahkan dalam kaos yang dibagikan ke peserta senam juga terdapat lambang dan nomor urut parpol. Terkait hal itu Ketua Panitia Senam sehat Setyawati mengaku kecolongan. “Ini kan souvernir kepada peserta, kami tidak tahu,” ujar Ketua Bidang Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak LBH Pandu Bangsa itu.

Kegiatan senam sehat yang dihelat LBH Pandu Bangsa tersebut diketahui merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya Satgas Pandu Bangsa yang juga menggelar senam sehat di salah satu RW di Tegalrejo. Sebelumnya Panwaslu Kota Jogja juga memperingatkan senam sehat yang digelar salah satu anggota DPRD Kota Jogja serta deklarasi dukungan calon Wakil Presiden di Stadion Mandala Krida.

Iwan menambahkan yang dilakukan Panwaslu Kota Jogja saat ini masih persuasif dengan meminta kepada siapapun untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan masa kampanye Pemilu 2019 baru akan dimulai 23 September 2018 mendatang. “Saat ini yang sudah ditetapkan parpol serta nomor urut, kita minta semua pihak bisa menahan diri,” ungkapnya.

Iwan mengatakan beberapa kasus yang ditemukan biasanya berkedok senam massal tapi menampilkan lambang dan nomor urut parpol serta citra diri. Selama masa pra kampanye ini,jelas Iwan, masih diperbolehkan adanya pertemuan internal partai, seperti sosialisasi atau pendidikan politik dengan memasang bendera atau lambang partai. Tapi Panwaslu harus diberitahu 1×24 jam sebelumnya. “Kami hanya melakukan pencegahan, apalagi beberapa waktu lalu sudah ada pengrusakan lambang partai di Umbulharjo,” tegasnya. (tom)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan