Apresiasi Polri, Tak Perlu Aksi Lanjutan

IMG-20161122-WA0027
JOGJA – Pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga Beny Susanto menyatakan penetapan status tersangka terhadap terlapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan penistaan agama, kitab suci dan ulama merupakan bentuk kerja profesional, tranparan dan akuntabel. Hal ini didasarkan atas hasil penyelidikan atas fakta-fakta hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bukan karena perintah pimpinan maupun tekanan eksternal.
“Oleh karena itu apresiasi atas kinerja Bareskrim Polri dalam hal ini patut disampaikan, sebagai ungkapan konstruktif untuk terus menegakkan keadilan dan demokrasi,” jelasnya dalam rilis.
Terkait hal itu, dia menilai tidak diperlukan aksi bela Islam lanjutan yang telah diwacanakan dan disiapkan dilaksanakan pada 25 November atau 2 Desember mendatang. “Apalagi jika menggunakan mobilisasi masa yang lebih besar dan bertumpuk di Jakarta. Dalam pikiran sederhana, apalagi yang mau dituntut, sementara proses hukum terhadap Ahok terus berjalan, naik ke tahap penyidikan dengan status tersangka dan dicekal, tidak boleh bepergian keluar negeri,” jelasnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Tausyiah Kebangsaan pada 22 November yang terdiri enam butir. Tausyiah tersebut menyikapi rencana aksi demonstrasi damai pada 2 Desember mendatang terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.
MUI mengimbau masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi seperti lobi, perundingan, dan musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan. Itu bisa dengan eksekutif, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif.
“Hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.” Demikian bunyi salah satu butir Tausyiah Kebangsaan yang ditandatangani Ketua MUI Dr KH Ma’ruf Amin dan Sekretaris H Anwar Abbas.
Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI mengimbau dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku.
MUI juga mengimbau kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI.
MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.” (man)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan