Bali Ingin Lepas Jerat Pariwisata

Bali: Lebih dari 80 persen pendapatan Bali berasal dari sektor pariwisata. Rentan karena terlalu dominan. Pemerintah setempat pun berupaya lebih menyeimbangkan peran pariwisata dengan meningkatkan peran sektor lain. Program pengentasan kemiskinan pun diharapkan mampu mendongkrak peran sektor lain itu.

Bali: Lebih dari 80 persen pendapatan Bali berasal dari sektor pariwisata. Rentan karena terlalu dominan. Pemerintah setempat pun berupaya lebih menyeimbangkan peran pariwisata dengan meningkatkan peran sektor lain. Program pengentasan kemiskinan pun diharapkan mampu mendongkrak peran sektor lain itu.

DENPASAR – Pendapatan provinsi Bali sebesar lebih dari 80 persen berasal dari sektor pariwisata. Tak seimbang dibandingkan sektor lain. Sangat rentan. Karenanya, pemerintah setempat ingin lepas dari jeratan pariwisata. Seoptimal mungkin menekan angka kemiskinan sekaligus mencari perimbangan pendapatan.

“Kami sudah merasakan. Ketika terjadi Bom Bali beberapa waktu lalu, dampak ekonominya cukup terasa,” ungkap Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bali, I Wayan Sumarjaya, saat menerima wartawan unit DPRD DIY, di kantor gubernuran setempat, Jumat (11/1).

Bukan berarti meninggalkan pariwisata, karena itu memang ‘nyawanya’ Bali. Hanya saja perlu perimbangan dengan sektor lain. Sekaligus lebih menghidupkan sektor di luar pariwisata. Melalui program-program pengentasan kemiskinan, yang diharapkan akan mampu mendongkrak peran sektor lain terhadap pendapatan Bali.

Program pengentasan kemiskinan di Bali memang patut diacungi jempol. Hasilnya sudah mereka rasakan, paling tidak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hingga kini, keberhasilan memerangi kemiskinan di Bali menduduki peringkat ke-2 setelah DKI Jakarta.

Melalui berbagai program unggulan pengentasan kemiskinan yang telah digerakkan selama 10 tahun terakhir. Dari 6,71 persen, saat ini tingkat kemiskinan di Bali sebesar 4,01 persen. Ke depan, pemerintah setempat menargetkan angka itu tinggal menjadi 1-1,5 persen. Cukup menakjubkan.

Salah satu program unggulan yang mereka lakukan, menggelontorkan dana desa melalui BUMDes setempat, sebesar Rp 1,2 miliar per desa. Hanya desa yang jumlah penduduk miskinnya di atas 25 persen, yang berhak menerima.

“Terserah BUMDes setempat untuk mengelola dana tersebut. Tapi, memang, kebanyakan dipergunakan sebagai dana simpan pinjam bagi penduduk setempat dengan bunga yang sanngat rendah dan prosedur yang sangat mudah pula,” tutur Kabag Publikasi Provinsi Bali, I Gde Arsadi Putra.

Program lain yang cukup signifikan menekan angka kemiskinan adalah bedah rumah, subsidi pendidikan, subsidi di bidang pertanian, hingga pemberdayaan perempuan karena sejatinya kaum perempuan memang menjadi penggerak ekonomi keluarga juga.

“Untuk memerangi kemiskinan, kami memang melakukan strategi keroyokan secara terpadu. Kendati begitu, bukan berarti tidak ada kendala. Terutama secara kultur maupun pola pikir masyarakat. Untuk itu, kami juga melakukan pendekatan melalui adat dan agama,” timpal Sumarjaya.

Melalui adat dan nilai-nilai kepercayaan yang kuat di masyarakat, pemerintah Bali menegaskan bahwa miskin itu ‘dosa’. Terhadap aparat pun ditekankan, membiarkan kemiskinan merupakan perbuatan yang lebih berdosa. Dan berdosa sekali bagi pihak yang membuat orang lain miskin.

Selain program yang tepat sasaran, barangkali hanya komitmen tinggi para aparat yang kemudian menjadikan Bali berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga cukup signifikan. Tak ada salahnya pemda DIY mencontoh langkah Bali.

Tentu harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Jogja. Sehingga kemiskinan tak lagi menjadi pekerjaan rumah bagi DIY. Lebih dari itu, target penurunan angka kemiskinan di DIY dari 12 persen menjadi 7 persen tak menjadi wacana semata. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan