Bantu Rohingya Tak Bisa Gegabah

 IMG_20170914_185059
Rahmawati Husein, Budi Setiawan, moderator Ahmad Sahide, Tulus Warsito, Ali Muhammad.
JOGJA – Kasus kekerasan terhadap suku Rohingya di Myanmar bukan semata persoalan agama, karena tidak hanya menimpa orang Islam. Persoalannya sangat kompleks, bahkan sudah muncul sejak jaman kolonial tahun 1800-an. Karenanya, untuk membantu masyarakat Rohingya tidak bisa gegabah.
“Untuk masuk ke Rakhine saja sangat susah karena sudah dijaga ketat pihak keamanan Myanmar. Tanpa ijin pemegang otorita kekuasaan di sana, jangan harap bisa masuk tempat mukim suku Rohingya itu,” tutur Wakil Ketua MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) Rahmawati Husein PhD, pada FGD (Focus Grup Discussion) tentang Rohingya, di Pascasarjana UMY, Selasa (5/9).
Menjadi bagian dari 11 organisasi kemanusiaan, termasuk dari Walubi, MDMC saat ini memang tengah terlibat aktif membantu masyarakat Rohingya di Rakhine. Tiga aspek yang mereka kedepankan, meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pasar.
Rahmawati mengaku, selama ini bisa masuk ke Rakhine dan justru diantar oleh pemerintah setempat karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diijinkan masuk ke Myanmar. “Tanpa ijin otorita setempat, jangan harap dengan mudah bisa masuk ke Rakhine. Sebagai pendatang, kami pun bekerjasama dengan NGO setempat,” paparnya.
Ketua MDMC, Budi Setiawan mengemukakan, mereka memberikan bantuan semata-mata berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. “Kebetulan saja sebagian besar yang menjadi sasaran kekerasan militer Myanmar beragama Islam. Tapi, penganut agama lain pun menjadi sasaran kekerasan juga,” katanya.
Yang jelas, lanjut Budi, banyak faksi juga di internal Rohingya. “Karena itu, pembangunan pasar menjadi salah satu bentuk bantuan yang kami berikan. Pasar, proses jual beli, menjadi satu-satunya tempat paling strategis bagi masyarakat Rohingya untuk saling berinteraksi,” tandasnya.
Guru Besar Hubungan Internasional UMY, Prof Dr Tulus Warsito menjelaskan, kasus yang terjadi di Rohingya kurang relevan jika dikatakan hanya berkaitan dengan isu agama Islam. Lebih kompleks daripada itu. Kasus Rohingya merupakan masalah pluralisme, perbatasan, dan kewarganegaraan.
“Tiga persoalan itu mengakibatkan masyarakat Rohingya mengkristal menjadi gerakan separatis yang menginginkan Rakhine menjadi negeri sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, harus diangkat menjadi isu internasional,” tutur Tulus kemudian.
Dosen Hubungan Internasional UMY, Ali Muhammad SIP MA PhD mengungkapkan, ASEAN tidak bisa begitu saja membantu kasus yang sedang terjadi karena setiap negara di ASEAN memiliki masalah sendiri, serta terdapat sebuah aturan mengenai intervensi menyangkut persoalan negara. “Myanmar pun selama ini tertutup dan itu merupakan salah satu jawaban mengapa ASEAN tidak bisa intervensi.” (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan