Banyak Persepsi Keliru Pada Rokok Elektrik

(kiri-kanan) Diah Setyawati Dewanti, Roosita Meilani Dewi, Mukhaes Pakkana (Rektor ITB AD), Dianita Sugiyo, Resti Yulianti, Laila Isna (IMM), Ramadhani Gafar (PP IPM)

(kiri-kanan) Diah Setyawati Dewanti, Roosita Meilani Dewi, Mukhaes Pakkana (Rektor ITB AD), Dianita Sugiyo, Resti Yulianti, Laila Isna (IMM), Ramadhani Gafar (PP IPM)

JOGJA – Peduli pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat MTCC UMY (Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dan CHED (Center of Human and Economic Development) ITB AD (Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan) Jakarta mendesak pemerintah untuk mengontrol sekaligus membatasi keberadaan rokok elektrik.

“Ada banyak mitos maupun persepsi keliru terhadap rokok elektrik selama ini yang apabila terus didiamkan akan sangat merugikan masyarakat,” ujar Wakil Ketua MTCC UMY, Dianita Sugiyo, di Jogjakarta, Jumat (22/3).

Di saat pemerintah sedang menggiatkan upaya pengendalian tembakau dengan berbagai strategi, kini muncul tren baru terutama di kalangan anak dan remaja yaitu penggunaan rokok elektronik. Rokok ini diklaim sebagai alat bantu berhenti merokok, tidak berasap, dan dipromosikan memiliki banyak manfaat.

“Itu semua tidak benar. Bahkan rokok elektrik sama bahkan lebih berbahaya dibandingkan rokok biasa. Dari dua puluh sampel rokok elektrik yang pernah kami teliti pun ternyata memiliki kandungan nikotin dua hingga lima kali lebih besar dari yang dicantumkan di labelnya,” tutur dosen FKIK UMY, Resti Yulianti.

Diah Setyawati Dewanti dari UMY mengemukakan, ada pernyataan bahwa vapor itu bukan rokok. “Itu jelas keliru dan harus diluruskan. Ada aturan yang menyebutkan, segala produk tembakau yang dikunyah dan diisap, itu disebut rokok,” katanya.

Pernyataan bahwa vapor membantu kesehatan, menurut Diah, pun harus ditolak. “Sama sekali tidak benar dan kenyataannya ada kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam vapor. Secara ekonomi mikro maupun makro pun keberadaan vapor lebih banyak merugikan,” tandas dosen FE UMY itu.

Roosita Meilani Dewi dari ITB AD menyatakan, mendorong pemerintah untuk menaikkan cukai rokok semaksimal mungkin supaya masyarakat miskin tidak lagi menjadikan rokok sebagai pilihan kedua setelah beras. Deregulasi tentang cukai rokok 57 persen idealnya menjadi angka minimal, bukan maksimal, terkait dengan UU No 39/2007 Perubahan Atas UU 1995 tentang Cukai.

“Cukai merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan dampak rokok. Saat ini, harga rokok elektrik masih terjangkau oleh anak-anak usia delapan hingga sepuluh tahun. Akses terhadap rokok elektrik pun secara online masih sangat mudah. Penjualan secara online pun cenderung menyalahi etika bisnis,” tutur Roosita kemudian. (rul).

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan