BATAN dan DPR Dorong Pemerintah ‘Go Nuclear’

Nuklir: Kurtubi (berdiri) dan Djarot Sulistio Wisnubroto (duduk tengah), di hadapan peserta seminar di STTN Jogjakarta, Kamis (25/10), mendorong pemerintah untuk segera memutuskan 'go nuclear' dan segera membangun PLTN.

Nuklir: Kurtubi (berdiri) dan Djarot Sulistio Wisnubroto (duduk tengah), di hadapan peserta seminar di STTN Jogjakarta, Kamis (25/10), mendorong pemerintah untuk segera memutuskan ‘go nuclear’ dan segera membangun PLTN.

JOGJA – Penggunaan tenaga nuklir untuk energi listrik mendesak diujudkan. Indonesia siap secara teknis, infrastruktur, dan sumberdaya manusia. BATAN dan DPR, bahkan akademisi pun mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan ‘go nuclear’.

“Banyak keuntungan dengan menggunakan nuklir sebagai sumber energi listrik. Nuklir juga tidak akan menjadi pesaing batubara seperti yang dikhawatirkan banyak orang selama ini,” ujar Kepala BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional) Djarot Sulistio Wisnubroto, di kampus STTN (Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir) Jogjakarta, Kamis (25/10).

Selain kekhawatiran akan menyaingi batubara, kendala non teknis lainnya lebih menyangkut psikologis. “Masih ada ketakutan dan ada salah persepsi tentang nuklir. Padahal secara teknologi, infrastruktur, dan sumberdaya manusia, kita sebenarnya sudah sangat siap,” tandas Djarot.

Dengan membangun PLTN (Pusat Listrik Tenaga Nuklir), imbuh Djarot, akan banyak keuntungan yang diperoleh. “Tidak akan ada polusi sehingga udara lebih bersih. Dengan kata lain, akan sangat mendukung pengurangan emisi karbon seperti yang ditargetkan pemerintah,” katanya.

Pasokan listrik melalui PLTN dipastikan juga akan lebih stabil, konstan, sehingga akan sangat menguntungkan bagi industri. Tidak akan tergantung lagi dengan fluktuasi harga bahan bakar minyak. Energinya pun tidak akan fluktuatif jika menggunakan tenaga angin, misalnya. “BATAN siap, tinggal menunggu keputusan go nuclear dari pemerintah,” tegas Djarot.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, pun mendesak pemerintah untuk segera go nuclear. Undang-undang sebenarnya tidak melarang pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi listrik. Hanya saja peraturan di bawah undang-undang, yang menyatakan nuklir sebagai pilihan terakhir, yang perlu diubah. “Sepuluh fraksi di DPR pun sudah setuju jika pemerintah go nuclear dan membangun PLTN,” paparnya kemudian.

Jika pemerintah pusat tak segera mengambil kebijakan go nuclear, Kurtubi pun menyatakan, tak akan segan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun PLTN. Kalbar dan NTB patut memiliki sumber energi listrik dari nuklir karena industri di daerah itu akan sangat membutuhkan.

“Khusus untuk NTB, jika masih saja khawatir pada gempa, bisa saja dibuat PLTN terapung. Tidak usah PLTN dengan kapasitas besar, tapi di bawah empat ratus megawatt, saya kira sudah mencukupi sebagai pasokan listrik bagi industri di daerah,” ujar Kurtubi lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan