BATAN Khawatirkan Faktor Politis Soal Reaktor Nuklir

 

 

 IMG_20160825_191719
JOGJA – Sejak sekitar tiga tahun belakangan, BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional) menggagas sebuah reaktor daya nuklir untuk memproduksi listrik, atau semacam PLTN (Pusat Listrik Tenaga Nuklir) mini yang kemudian akan diujicobakan di Serpong, di lingkungan sekitar instansi tersebut. Namun hingga saat ini, reaktor daya non komersial itu belum juga terealisasi.
“Saat ini masih menunggu itung-itungan anggaran dengan Bappenas,” jelas Kapala BATAN, Prof Dr Djarot Sulistyo Wisnubroto, usai menghadiri upacara wisuda STTN (Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir) BATAN Jogjakarta, di kampus setempat, Rabu (24/8).
Selain persoalan anggaran yang juga belum menemui titik temu, Djarot pun mengkhawatirkan persoalan lain di luar masalah teknis kenukliran. “Persoalan politis seringkali membayang-bayangi. Saya tidak mau itu karena jika menyangkut nuklir, kita tidak boleh main-main. Risikonya besar. Semuanya harus pada jalurnya,” tandasnya.
Karena anggaran pembangunan reaktor daya itu tidak bisa melalui APBN, diambillah inisiatif mencari dana melalui kerjasama G to G. “Sudah ada beberapa negara yang berminat, seperti Rusia, Prancis, Tiongkok, dan lain-lain. Saat ini belum ada keputusan karena kebutuhan ongkos pembangunannya pun belum tuntas,” katanya.
Pada saatnya nanti, penentuan negara mana yang akan diajak kerjasama, tergantung dengan penawaran yang mereka ajukan. “Semuanya akan melalui lelang internasional secara terbka. Siapa pun boleh ikut asal benar-benar kompeten di bidang nuklir,” tutur Djarot kemudian.
Semula BATAN mengajukan anggaran Rp 1,7 triliun untuk membangun PLTN mini yang akan mampu memproduksi daya listrik sebesar 10.000 kW itu. Karena perubahan kurs dan lain-lain, anggaran itu menurut itung-itungan BATAN  saat ini sudah membengkak menjadi Rp 4,3 triliun.
“Persoalan anggaran itulah yang hingga saat ini belum juga mencapai kata sepakat dengan Bappenas karena sepertinya Bappenas menggunakan patokan pembangunan PLTU. Tentu, tidak akan ketemu karena beda sekali membangun infrastruktur untuk PLTU dengan infrastruktur PLTN,” tutur Djarot.
Begitu pula mengenai kemungkinan pihak asing yang akan memenangi tender terbuka. Semua negara bisa saja, tapi sekali lagi ia menandaskan, harus benar-benar kompeten.
“Tiongkok pun tidak apa-apa. Secara teknologi, mereka pun mampu. Asalkan bukan yang ‘KW’. Dan, jangan sampai pula ada pihak kita yang juga ‘bermain’. Saya khawatir, sudah dapat yang ‘KW’ masih ditambah ada pihak kita yang ikut ‘bermain’. Faktor non teknis atau faktor politis semacam itu yang saya khawatirkan,” ujarnya kemudian.
Kepala BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Jaci Eko Istiyarto yang kebetulan mengikuti perbincangan pun menyatakan, setuju dengan pemikiran Djarot. “Ada harga pasti ada rupa. Jangan sampai kita hanya memburu murah namun memperoleh yang kurang kompeten. Bidang nuklir tidak boleh main-main. Risikonya terlalu besar,” timpalnya. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan