BPJS Rugikan Miliaran Rupiah

Agus Sudrajat dan Umi Nur Chariyati

Agus Sudrajat dan Umi Nur Chariyati

JOGJA – Pemkot (pemerintah kota) Jogjakarta terus berkomunikasi dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk bisa menyempurnakan sistem rujukan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sistem yang sekarang diberlakukan merugikan rumah sakit tipe/klas B hingga miliaran rupiah.

“Sistem rujukan berdasarkan tipe atau klas rumah sakit ternyata kurang pas. Kami menginginkan sistem rujukan berdasarkan kewilayahan,” ujar Sekretaris Dinkes (Dinas Kesehatan) Kota Jogjakarta, Agus Sudrajat, didampingi Kasie Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan, Umi Nur Chariyati, di balaikota setempat, Kamis (22/11).

Sistem rujukan yang dipakai sekarang, lanjut Agus, sangat merugikan warga masyarakat maupun rumah sakit klas B. Penurunan jumlah pasien bisa mencapai 60-70 persen. “Dengan penurunan jumlah pasien sebesar itu, kerugian yang dialami rumah sakit bisa mencapai tiga miliar rupiah,” ujarnya, meski tidak menyebut rumah sakit dimaksud.

Bukan hanya kerugian finansial terkait menurunnya jumlah pasien, sumberdaya yang disiapkan di rumah sakit itu dengan biaya yang tidak sedikit pun menjadi sia-sia. “Berkaitan dengan kerugian finansial tersebut dan jika sistem rujukannya tidak diubah, cashflow untuk rumah sakit klas B hanya akan bertahan tiga bulan ke depan,” ungkap Agus kemudian.

Berkaitan dengan pembayaran iuran BPJS untuk kesehatan dengan anggaran pemkot, terutama untuk BPJS Klas III, saat ini masih menunggu Surat Edaran Walikota. “Pada saatnya nanti surat itu akan diterbitkan. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat calon penerima manfaat tersebut,” papar Agus.

Untuk anggaran 2019, pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,8 miliar. “Salah satu syarat utama untuk mendapatkan premi atau iuran yang dibayarkan pemkot, harus warga kota Jogjakarta dibuktikan dengan KTP, identitas anak, dan kartu keluarga,” jelasnya.

Syarat lain belum menjadi peserta JKN, bersedia berobat ke puskesmas atau tempat layanan primer, dan jika rawat inap bersedia ditempatkan di klas III. “Kepesertaan tak berlaku lagi jika meninggal dunia, naik klas pelayanan, atau yang bersangkutan telah menjadi peserta mandiri atau sebagai penerima upah,” papar Agus.

Persyaratan lain, yang lebih lengkap nantinya akan dicantumkan pada surat edaran walikota yang nantinya akan diterbitkan. “Surat edaran tersebut nantinya akan diinformasikan ke wilayah atau kelurahan. Begitu pula waktu pendaftarannya,” tandas Agus.

Umi menambahkan, alokasi dana Rp 24,8 miliar itu diharapkan bisa menjangkau atau dimanfaatkan oleh lebih dari 82.000 warga kota Jogjakarta. Sebelumnya pada 2018, anggaran untuk premi BPJS hanya menjangkau lebih dari 42.000 warga.

Jika nantinya masih ada warga yang belum terjangkau, bisa memanfaatkan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang untuk anggaran 2019 nanti dialokasikan sebesar Rp 5 miliar. “Dengan demikian diharapkan seluruh warga kota Jogja pada 2019 sudah terjangkau JKN sesuai target BPJS,” tutur Umi seraya menjelaskan, saat ini kepesertaan JKN warga kota Jogjakarta mencapai 95 persen dari total penduduk lebih dari 412.000 jiwa. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan