Buya Syafii: Ekonomi Indonesia Harus Kembali ke Konstitusi

 IMG_20170203_131433
 Bambang Rulianto/Jurnal Jogja
JOGJA (jurnaljogja.com) – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma’arif minta pemerintah mengembalikan perekonomi Indonesia ke UUD 1945, dengan melaksanakan secara konsisten Pasal 33.

Menurut Buya, ekonomi Indonesia harus merupakan usaha bersama, terutama terkait dengan sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bertujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. “Karena itu amanat  konstitusi agar bumi, air dan kekayaan yang ada  harus dikelola secara bersama untuk kemakmuran rakyat, sehingga dikuasai negara harus segera diwujudkan,” katanya dalam pertemuan dengan Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro di Yogyakarta, Rabu (1/2). Pertemuan tersebut untuk membahas usulan Ekayastra Unmada tentang sistem ekonomi Indonesia yang dinamai Indonesia Raya Incorporated (IRI).

Syafii mengatakan, realisasi atau implementasi sila ke-5 adalah pasal 33 itu.  “Dan.  ini yang menjadi anak tiri sejak kita merdeka. Itu jadi omongan saja, tidak dalam bentuk kebijakan. Sehingga kesenjangan sosial begitu tajam sekali. Ini harus cepat diubah,” jelasnya.
 
Untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, lanjut Buya Syafii, hanya dibutuhkan kemauan baik, kemauan politik, kebijakan negara, pemerintah dan para elite bangsa. “Persoalan elite kita selama ini tidak memikirkan bangsa dan negara,” ucapnya seraya menyebut sikap elite politik Indonesia yang rata-rata, mungkin ada satu dua, tidak mau naik kelas menjadi negarawan, tetapi tetap sebagai politisi.
 
Menyinggung tentang keberhasilan IRI, disebutnya, itu sangat tergantung pada bangsa Indonesia. Apakah bangsa Indonesia mau merubah atau tidak. Andaikata bangsa Indonesia diam, atau tiarap seperti ketika menghadapi kelompok radikal, maka rongrongan itu bisa merajalela. “Seharusnya, bangsa Indonesia berani untuk menuju Indonesia yang lebih baik, sesuai dengan amanat UUD 1945.”
 
Menurutnya, Indonesia akan maju jika orang miskin, terutama di daerah diperhatikan dan disejahterakan.  Perubahan drastis pada alam demokrasi Indonesia terjadi sangat cepat karena orang miskin ada di dalamnya. “Persoalan kita ini, menurut saya banyak. Ini orang-orang Indonesia yang mengaku dirinya sebagai warga negara asli, kalau sudah jadi pengusaha, mereka enggak fokus. Mereka masuk politik. Jadi ini (ekonomi) diborong orang lain lagi. Ini mereka merangkap-rangkap, harusnya kan besar dulu usaha itu (fokus). Politik jangan dulu-lah,” ujarnya. (bam)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan