Daerah Ini Segera Miliki Perda Energi

Perda Energi Terbarukan: Pansus Perda Energi Terbarukan DPRD DIJ menggelar dengar pendapat dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, di gedung dewan setempat, Jumat (23/3).

Perda Energi Terbarukan: Pansus Perda Energi Terbarukan DPRD DIJ menggelar dengar pendapat dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, di gedung dewan setempat, Jumat (23/3).

JOGJA – Belum ada satu pun daerah di Indonesia yang memiliki Perda (Peraturan Daerah) soal energi terbarukan. Daerah Istimewa Jogjakarta mempeloporinya. Beberapa waktu ke depan, DIJ akan segera memiliki Perda tentang Energi Terbarukan. Atas inisiatif DPRD setempat, raperda tentang energi terbarukan saat ini sedang dalam penggodogan di tingkat pansus (panitia khusus).

“Ini kali pertama satu daerah membahas perda soal energi terbarukan. Karenanya kami menginginkan banyak masukan agar perda ini nantinya bisa tersusun sempurna,” ujar Ketua Pansus Perda Energi Terbarukan DPRD DIJ, Sukamto, saat memimpin dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat, di gedung DPRD setempat, Jumat (23/3).

Jika Perda Energi Terbarukan nantinya bisa tersusun dan berbobot, Sukamto meyakini, akan banyak daerah yang mungkin akan mencontoh karena baru DIJ yang memiliki inisiatif menyusun perda tersebut. “Saya ingin perda ini nantinya bisa implementatif. Jangan seperti beberapa perda yang lain,” katanya.

Sukamto pun mengakui pengalamannya menjadi ketua pansus yang kemudian menerbitkan perda, seperti Perda tentang Anak Jalanan dan Perda tentang Biaya Pendidikan tapi kemudian implementasinya sangat sulit. “Sangat sia-sia. Dana yang dikeluarkan sangat besar tapi kemudian perda itu tak bisa dijalankan secara sempurna. Semoga Perda tentang Energi Terbarukan ini nantinya tidak bernasib sama,” tandasnya.

Peneliti energi terbarukan asal FT UGM, Ahmad Agus Setiawan mengatakan, mengembangkan energi terbarukan membutuhkan terobosan dan perda ini sudah on the track. Di tingkat nasional sudah ada KEN (Kebijakan Energi Nasional) dan RUEN (Rencana Umum Energi Nasional). Nantinya daerah juga diwajibkan menyusun RUED (Rencana Umum Energi Daerah).

“Karena itu saya menilai DIJ dengan inisiatif DPRD untuk menyusun perda tentang energi terbarukan ini sudah selangkah lebih maju. Hanya saja, nantinya perda ini perlu feksibel. Jangan sampai justru menghambat pengembangan teknologi masa depan,” ujar Agus.

Agus pun menjelaskan, jangan sampai karena terfokus pada pengembangan energi terbarukan, justru melupakan pengembangan teknologinya. Ia pun mencontohkan Singapura yang tidak memiliki sumberdaya energi, tidak memiliki gas, tidak memiliki sumber air melimpah, tapi bisa mengembangkan energi terbarukan secara optimal karena menguasai teknologinya.

“Saat ini potensi energi terbarukan yang kita miliki cukup banyak sehingga barangkali akan mudah mengembangkan energi terbarukan. Tapi jangan lupa untuk menguasai teknologinya. Saya membayangkan nantinya DIJ ini akan seperti Singapura. Mampu mengembangkan energi terbarukan secara optimal dengan sumberdaya minimal,” papar Agus kemudian.

Selain Agus, muncul pula beberapa masukan seperti yang diharapkan Sukamto. Setiawan dari Biro Administrasi Pembangunan, misalnya, mengusulkan untuk memperluas objek calon pengguna. Sementara Siswanto dari Hiswana Migas mengingatkan soal kemanfaatan perda ini nantinya. Pun, pelaksanaannya tak akan semudah yang dibayangkan. Karena itu perlu kajian lebih lanjut.

Tidak semua masukan bisa ditampung saat itu karena keterbatasan waktu. Untuk itu Sukamto, yang disetujui anggota pansus lainnya, meminta kepada semua pihak untuk menyampaikan masukan melalui tulisan. “Sekali lagi kami memerlukan banyak masukan agar perda ini nantinya bisa benar-benar bermanfaat,” tandas Sukamto. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan