Dana Haji Bisa Biayai Infrastruktur

Anggito Abimanyu

Anggito Abimanyu

JOGJA (jurnaljogja.com) – Sempat menjadi pro kontra beberapa waktu lalu, Badan Pelaksana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) menegaskan, dana haji bisa saja untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. “Asal ada jaminan dari pemerintah proyek itu tidak merugi,” ujar anggota Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, kepada wartawan, di sela silaturahmi BPKH dengan tokoh keuangan syariah dan ekonomi umat, di Jogjakarta, Selasa (7/11).

Pengucuran dana bagi proyek infrastruktur semacam itu, tandas Anggito, tidak menjadi masalah. Terlebih jika infrastruktur yang dibangun berkaitan langsung dengan kepentingan haji. Misalnya, pengembangan bandara berkaitan dengan pembangunan ruang tunggu bagi jemaah haji, dan lain-lain. “Yang jelas, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar dana haji bisa dikelola secara hati-hati dan tak keluar dari prinsip syariah,” katanya kemudian.

Kehati-hatian sangat diutamakan karena dana haji yang sebelumnya dikelola melalui Kementerian Agama, mulai akhir Desember nanti akan langsung dikelola BPKH. “Silaturahmi ini menjadi penting karena kami ingin memperoleh masukan dari beberapa tokoh yang kami undang, sehingga BPKH ke depan tak salah melangkah,” tutur Anggito.

Pada acara silaturahmi itu memang tampak hadir sejumlah tokoh keuangan syariah asal Jogjakarta. Nampak hadir pula beberapa tokoh asal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pun beberapa tokoh lain, seperti anggota DPD asal DIJ Hafidh Asram, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD. “Kami memang ingin menjaring masukan dari para konstituen utama itu. Terutama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” tandas Anggito.

Hingga per Juni 2017, jumlah dana haji yang terkumpul sebesar Rp 99,5 triliun. Dengan bertambahnya calon jamaah haji, Anggito memperkirakan dana haji pada 2018 akan menjadi Rp 101,6 triliun dan pada 2022 mendatang akan terkumpul Rp 155,4 triliun. “Dengan makin bertambahnya jumlah dana haji, BPKH pun merencanakan memperluas penempatan investasi dana tersebut. Tentu, sekali lagi, berlandaskan kehati-hatian dan syariah,” jelasnya.

Salah seorang Dewan Pengawas BPKH, Ajas Susanto Broto, saat menyampaikan renstra (rencana strategis) BPKH 2018-2022 pun menyampaikan, nilai manfaat dana haji akan meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2017 sebesar Rp 5 triliun, maka pada 2018 akan menjadi Rp 6,7 triliun. Dan pada 2022 nilai manfaat itu sudah akan mencapai Rp 10,5 triliun.

Memaparkan renstra BPKH 2018-2022, Ajas pun menyampaikan mengenai target-target finansial BPKH, prespktif, proses internal, hingga sumber pengembangan BPKH. “Yang jelas harus terus diupayakan terkait dengan keberlanjutan dana haji,” tuturnya lebih jauh. Ia pun membeberkan nilai manfaat atau biaya yang diambil dari optimalisasi dana jamaah pada 2017 mencapai Rp 25 juta per jamaah, sedangkan total biaya haji riil sebesar Rp 70 juta per jamaah.

Pada dasarnya BPKH menginginkan pengelolaan yang transparan dan modern, meningkatkan efisiensi dan rasionalitas dana haji melalui kerjasama strategis, investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas. Selanjutnya menciptakan tatakelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional, serta memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan