Dana Kelurahan Tunggu Perwal

H Cholid Mahmud MT

H Cholid Mahmud MT

JOGJA – Pemerintah melalui APBN 2019 telah mengalokasikan DAU (Dana Alokasi Umum) Tambahan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. DAU Tambahan itu lazim disebut sebagai Dana Kelurahan.

Dari total anggaran Dana Kelurahan Rp 3 triliun secara nasional, DIY memperoleh pagu yang akan dibagikan ke 45 kelurahan di Kota Jogjakarta dan satu kelurahan di Wates, Kulonprogo. Masing-masing kelurahan akan menerima lebih dari Rp 352 juta.

“Agar pemanfaatan Dana Kelurahan, terutama di Kota Jogja, tidak melebar ke mana-mana sebaiknya menunggu terbitnya Perwal atau peraturan walikota,” saran anggota Komite IV DPD RI, H Cholid Mahmud MT, usai raker tentang Dana Kelurahan, di Kantor Perwakilan DPD RI, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Selasa (6/7).

Mengundang para camat, lurah se kota Jogja, dan dinas terkait di lingkup pemkot Jogja, Cholid mengemukakan, perwal diperlukan guna menajamkan program pemanfaatan Dana Kelurahan. “Muncul anggapan sekarang ini Dana Kelurahan boleh digunakan untuk apapun. Padahal tidak seperti itu,” katanya.

Karena itu perwal diperlukan guna memagari program kegiatan peningkatan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat seperti apa yang dibutuhkan kelurahan. “Bukan untuk menyulitkan tapi supaya para lurah tidak terjerumus pada persoalan akibat keliru dalam penggunaan Dana Kelurahan,” tandas Cholid.

Justru kesulitan yang dirasakan saat ini karena minimnya jumlah SDM di masing-masing kantor kelurahan. Tiap kelurahan rata-rata hanya memiliki lima atau enam personil dan semuanya telah mempunyai tugas masing-masing. Sangat kurang jika kemudian harus mendapat tambahan tugas mengelola Dana Kelurahan. “Itu yang dikeluhkan para lurah,” tutur Cholid.

Keberadaan perwal, imbuh Cholid, pun diharapkan mampu mengatasi persoalan SDM itu. Apakah kelurahan dibolehkan, misalnya, mengangkat konsultan atau pendamping, atau seperti apa. “Perlu perwal karena juknis dari pemerintah belum mengatur itu,” tegasnya.

Lurah Pakuncen, Wirobrajan, Jogjakarta, Riyan Wulandari mengemukakan, sejauh ini para lurah menunggu perwal tersebut. “Itu penting sebagai pedoman hukum dalam melangkah. Kami khawatir tak tepat waktu jika aturan itu tak juga terbit,” katanya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan