Dana SILPA Tekan Angka Kemiskinan

Arief Noor Hartanto (kiri) dan Tavip Agus Rayanto

Arief Noor Hartanto (kiri) dan Tavip Agus Rayanto

JOGJA – Secara nasional, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Jogjakarta masih tergolong tinggi. Pemda berikut DPRD setempat telah mengupayakan berbagai langkah guna menurunkannya. Salah satunya memanfaatkan dana SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran). Pihak eksekutif beserta legislatif setempat menargetkan penurunan angka kemiskinan satu persen per tahun.

“Tingkat kemiskinan memang terus menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Kami bertekad akan terus menggenjot pembangunan guna menyejahterakan masyarakat hingga angka kemiskinan bisa turun,” ujar Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto, beserta Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto, kepada wartawan, di gedung DPRD setempat, Selasa (14/8), berkaitan dengan APBD Perubahan.

Kendati terus mendorong agar anggaran bisa efisien dan bisa terserap seratus persen, tapi dari tahun ke tahun rata-rata dana SILPA dari APBD DIY berkisar pada angka Rp 40 – 50 miliar. “Terlebih saat ini Dana Keistimewaan juga dibolehkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan penurunan angka kemiskinan bisa lebih cepat lagi,” kata Arief.

Saldo anggaran yang berlebih, tutur Arief, menjadi poin penting. “Kami mendorong eksekutif untuk melaksanakan program-program besar terutama pembangunan infrastruktur di awal tahun sehingga efisiensi bisa dihitung pada enam bulan pertama. Dengan demikian, upaya menekan angka kemiskinan tak harus menunggu dana SILPA,” tandasnya.

Pengerjaan pembangunan fisik, tutur Arief kemudian, harus dipercepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Jangan sampai program-program pembangunan itu menjadi tidak produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) telah ditargetkan penurunan angka kemiskinan satu persen per tahun.

Angka kemiskinan di DIY pada Maret 2017 tercatat 12,13 persen. Dengan berbagai upaya ditargetkan tinggal menjadi 7 persen pada 2022 mendatang. “Jika upaya penurunan angka kemiskinan itu bisa digenjot hingga mencapai lebih dari satu persen di awal-awal tahun anggaran, maka upaya ke tahun-tahun berikutnya bisa lebih enteng,” tandas Arief.

Indikator kemiskinan dari BPS (Badan Pusat Statistik) berupa jumlah uang yang dibelanjakan, menurut Tavip, seringkali menjadi dilema atau persoalan saat diterapkan di DIY. Saat survei, misalnya, tidak ditanyakan jumlah uang tabungan. Atau, luas tanah yang dimiliki. “Karena hanya dilihat dari jumlah uang yang dibelanjakan, menjadikan angka kemiskinan di DIY terus tinggi. Ini bukan pembelaan, lho ya,” ujarnya.

Karena indikator itulah, papar Tavip, yang mestinya tidak miskin masuk ke kategori miskin. “Seringkali pula menjadikan pak Lurah tidak enak hati dan agar tidak terus-terusan diprotes, banyak warganya yang dimasukkan ke kelompok miskin agar semuanya bisa menerima dana bantuan kemiskinan,” imbuhnya.

Dengan demikian, membetulkan eror atau kekeliruan semacam itulah menjadi pekerjaan rumah kita semua ke depan. “Guna menurunkan angka kemiskinan, perlu diupayakan pula pembuatan program-program sehingga belanja masyarakat jadi besar. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat yang inklusif perlu terus ditingkatkan,” ujar Tavip lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan