DIJ Tak Hanya Terapkan Zonasi Bagi Siswa Baru

Zonasi: Tak kurang dari 50 orang yang tergabung dalam Forum Orangtua Murid dari berbagai sekolah, melakukan audiensi ke DPRD DIJ berkaitan dengan kebijakan zonasi sekolah bagi siswa baru. Selain diterima perwakilan Komisi D DPRD DIJ, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga DIJ.

Zonasi: Tak kurang dari 50 orang yang tergabung dalam Forum Orangtua Murid dari berbagai sekolah, melakukan audiensi ke DPRD DIJ berkaitan dengan kebijakan zonasi sekolah bagi siswa baru. Selain diterima perwakilan Komisi D DPRD DIJ, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga DIJ.

JOGJA – Peraturan Mendikbud No 17/2017 telah menetapkan seluruh daerah wajib memberlakukan zonasi sekolah bagi siswa baru. DIJ telah membuat kebijakan lebih dari itu. Bukan hanya zonasi sekolah bagi siswa baru, tapi juga akan memberlakukan zonasi bagi para guru. Zonasi guru akan menjawab persoalan pemerataan guru, sekaligus menanggapi banyaknya kritikan terkait zonasi sekolah bagi siswa.

“Sampai saat ini zonasi sekolah bagi siswa baru di DIJ belum menjadi keputusan final. Masih bisa berubah terutama terkait dengan jarak. Yang lebih penting untuk efektivitas dan pemerataan kualitas, kami akan menerapkan juga zonasi bagi para guru,” ungkap Kadisdikpora (Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga) DIJ, Kadarmanto Baskara Aji, di DPRD DIJ, Rabu (21/3).

Aji berada di gedung perwakilan rakyat itu dalam rangka menampung aspirasi sekitar 50 orangtua murid yang menggeruduk kantor DPRD setempat guna mengkritisi kebijakan zonasi sekolah bagi siswa baru. “Sekali lagi, kebijakan mengenai zonasi di DIJ hingga saat ini belum final. Masih terus kami kaji untuk memperoleh hasil terbaik,” tuturnya menanggapi aspirasi forum orangtua murid dari berbagai sekolah itu.

Zonasi guru, lanjut Aji, sudah dimulai secara bertahap. Diharapkan nantinya akan ada pemerataan guru. Hingga ke depannya akan tercipta pula pemerataan kualitas sekolah. “Kalau guru mengajar, dengan jarak rumah dekat dengan sekolah, pasti akan lebih nyaman. Lebih dari itu, nantinya kualitas sekolah akan terangkat pula jika gurunya lebih merata,” tegasnya.

Jika dikatakan sekarang ini jumlah guru sudah cukup, menurut Aji, tidak sepenuhnya benar. “Benar jumlahnya cukup, tapi jika itu ditambah dengan guru tidak tetap,” ujarnya seraya menyatakan, Disdikpora DIJ akan lebih mudah mengatur penampatan guru karena untuk SMA dan sederajat saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Mengenai zonasi sekolah bagi siswa baru, berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, DIJ untuk sementara memberlakukan jarak lima kilometer untuk zona-1. Kemudian 5-10 kilometer zona-2, dan lebih 10 kilometer untuk zona-3. Tapi di DIJ persoalan jarak untuk zonasi tersebut menjadi persoalan. “Jika jarak zonasi itu diberlakukan, maka akan ada tiga puluh lima desa di DIJ ini yang tidak memiliki satu pun sekolah dengan jarak lima kilometer,” papar Aji.

Karena itu, untuk jarak zonasi hingga saat ini masih terus dikaji. Peraturan menteri juga tidak mengatur secara detail mengenai jarak tersebut sehingga kalau pun DIJ memberlakukan kebijakan yang berbeda dengan daerah lain pun tidak akan menyalahi aturan. “Ini sekaligus untuk menampung aspirasi dari forum orangtua murid tersebut,” tutur Aji kemudian.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DIJ, Suwardi, yang menerima audiensi forum orangtua murid itu menyatakan, sangat mengapresiasi dengan banyaknya aspirasi atau masukan dari forum orangtua murid yang dipimpin oleh Theresia Fina itu. “Saya kira kami mengapresiasi. Pada prinsipnya tidak ada aspirasi yang bertentangan dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh dinas pendidiikan. Komisi D pun selama ini juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Jadi, tidak ada masalah mengenai kebijakan zonasi maupun aspirasi para orangtua murid itu,” katanya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan