Dinasti Politik Identik Korupsi Politik

 IMG_20170125_205052
Anggoro Rulianto/Jurnal Jogja
JOGJA – Korupsi politik merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang memiliki dampak multi-efek bagi kehidupan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat bangsa. Seperti halnya dinasti politik, jual beli jabatan, kesenjangan sosial-ekonomi, budaya pragmatisme dalam bentuk sogok menyogok.
“Kejahatan korupsi juga menurunkan marwah bangsa Indonesia di mata dunia internasional, sehingga perlu adanya kesadaran kolektif untuk menuju masyarakat anti-korupsi dalam upaya menggapai masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi,” ujar Hakim Agung Dr Artidjo Alkostar SH LLM, usai menyampaikan kuliah perdana di Pascasarjana FE UII Jogjakarta, Sabtu (21/1).
Sebagai kejahatan luar biasa, pemberantasan korupsi menuntut adanya upaya ekstra dari negara dalam pencegahan, melalui pembenahan sistem politik, pemberian contoh dari pemangku penyelenggara negara, dan pemangku jabatan politik untuk bersikap toleransi nol (zero tolerrance) terhadap segala bentuk korupsi.
“Korupsi merupakan kejahatan dari kejahatan karena memiliki dampak multi dimensi, seperti pencucian uang, jual beli jabatan, memperdagangkan pengaruh, serta memperkaya diri secara tidak sah,” tandas Artidjo yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI itu.
Gratifikasi dan suap, lanjutnya, pun merupakan bagian dari korupsi yang merugikan rakyat banyak dan mengakibatkan timbulnya budaya pragmatisme dan sikap yang kuat memangsa yang lemah. Selain itu, kejahatan pencucian uang telah menjadi fenomena lokal, nasional, regional, maupun internasional yang menuntut respon yuridis yang cermat dalam penanggulangan.
Sedangkan bagi korporasi, tanggungjawab pidananya bersifat mutlak. “Artinya, tidak perlu dibuktikan unsur kesengajaan atau kealpaan jika korporasi tersebut mempunyai hubungan kausal dengan akibat hukum yang timbul dalam tindak pidana korupsi, misalnya PT atau CV atau korporasi yang terlibat atau dipergunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, atau memiliki kebijakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Dalam praktik, ternyata tidak sedikit korporasi yang dijadikan sarana melakukan tindak pidana korupsi. “Tanggungjawab pidana antara pengurus dengan korporasi bersifat alternatif kumulatif, sehingga penjatuhan pidananya bisa dikenakan secara kolektif. Selain dikenakan kepada pengurus, juga secara bersamaan terhadap korporasinya,” papar Artidjo kemudian. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan