DIY Susun Perda RTRW Baru, Ini Alasannya

Dengar Pendapat: Mengundang instansi terkait dan masyarakat umum, Pansus DPRD DIY menggelar Rapat Dengar Pendapat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039, di gedung dewan setempat, Selasa (12/2).

Dengar Pendapat: Mengundang instansi terkait dan masyarakat umum, Pansus DPRD DIY menggelar Rapat Dengar Pendapat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039, di gedung dewan setempat, Selasa (12/2).

JOGJA – Pemerintah Daerah DIY sebenarnya telah memilki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda No 2/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2010-2029. Tapi belum genap 10 tahun perda itu diberlakukan, kini pemda DIY bersama DPRD DIY tengah menggodog penyusunan perda RTRW yang baru.

“Di tengah jalan, dinamika pembangunan begitu tinggi. Banyak terjadi perubahan di lapangan. Aturan pun mensyaratkan jika perubahan lebih dari 20 persen, perlu dibuat yang baru. Karena itu, kami mencabut perda yang lama dan kini menyusun yang baru,” jelas Sekda DIY, Gatot Saptadi, usai RDP (Rapat Dengar Pendapat) tentang RTRW bersama Pansus DPRD DIY, di gedung dewan setempat, Selasa (12/2).

Selain mendengarkan berbagai usulan instansi terkait dan masyarakat umum yang hadir, RDP yang dipimpin Suharwanto selaku Ketua Pansus DPRD tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 itu juga mendengarkan beberapa usulan anggota dewan maupun arahan pimpinan dewan.

“Setelah mendengarkan beberapa usulan maupun tanggapan, memang perlu ada beberapa penyempurnaan pasal-pasal di dalam rancangan perda. Karena itu, di luar rapat dengar pendapat ini kami masih membuka usulan-usulan yang dapat dikirimkan secara tertulis, yang akan kami pergunakan saat pembahasan di internal pansus,” ujar Suharwanto asal Fraksi PAN itu.

Menjawab wartawan, Gatot menyebutkan, banyaknya perubahan di DIY seperti adanya bandara baru, letusan besar gunung Merapi pada 2010, berubahnya fungsi lahan, dan lain-lain, merupakan alasan hingga pemda bersama DPRD saat ini sedang menggodog penyusunan perda rencana tata ruang wilayah DIY yang baru untuk 2019-2039.

“Perlu dicermati, perda itu nantinya tidak akan sampai masuk atau mengatur ke hal-hal teknis. Perda hanya berisi arahan-arahan. Jauh ke depan. Paling tidak, hingga untuk dua puluh tahun mendatang. Pelaksanaan secara detail di lapangan, nanti akan dituangkan dalam aturan tersendiri dengan acuan perda tersebut,” kata Gatot.

Ia pun mencontohkan beberapa detail teknis yang nantinya akan diatur di dalam peraturan tersendiri. Antara lain, tentang penentuan kawasan industri, luasan area lahan pertanian yang harus dipertahankan, transportasi massal ke dan dari arah bandara baru, pemanfaatan lahan untuk jalan tol Bawen-Jogja, tol Jogja-Solo, dan lain-lain.

Untuk lahan pertanian, misalnya, DIY wajib mempertahankan luasan lahan yang saat ini ada. “Jadi, bukannya tidak boleh berubah. Perubahan lahan pertanian boleh saja, asal kemudian ada lahan penggantinya. Yang penting, luasan lahannya tidak berubah,” tutur Gatot.

Soal transportasi massal, khususnya kereta api, nantinya akan dibangun lintasan rel kereta api dari utara ke selatan dan barat ke timur. Sedangkan untuk jalan tol Bawen-Jogja dan Jogja-Solo, Gatot menegaskan, tidak akan ada jalur jalan yang melintasi kota. Semuanya ada di pinggir-pinggir. Di sisi utara untuk tol Bawen-Jogja dan sisi timur untuk tol Jogja-Solo.

Secara total, dua ruas jalan tol tersebut hanya akan melintasi wilayah DIY sepanjang 15 kilometer. “Itu pun kami telah mewanti-wanti agar tidak menerjang situs bersejarah, tidak menggusur lahan produktif, serta tidak mematikan perekonomian masyarakat,” tandas Gatot. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan