DPRD DIJ Dorong Beasiswa Guru

Guru: (dari kanan) Ketua Komisi A Eko Suwanto, Komite Dewan Profesi Guru Sukanto, Assekda Pemda DIJ Istiana Swasti, dan moderator pada forum diskusi bidang pemerintahan 'Strategi Peningkatan Kualitas, Kompetensi, dan Kesejahteraa, Guru Perspektif Kepegawaian, di gedung DPRD DIJ, Kamis (29/3).

Guru: (dari kanan) Ketua Komisi A Eko Suwanto, Komite Dewan Profesi Guru Sukanto, Assekda Pemda DIJ Istiana Swasti, dan moderator pada forum diskusi bidang pemerintahan ‘Strategi Peningkatan Kualitas, Kompetensi, dan Kesejahteraa, Guru Perspektif Kepegawaian, di gedung DPRD DIJ, Kamis (29/3).

JOGJA – Jumlah guru di DIJ masih dirasa kurang. Begitu pula kualitas guru masih perlu ditingkatkan. DPRD DIJ menyepakati, peningkatan pendidikan guru ke jenjang lebih tinggi merupakan salah satu jawaban. Menyangkut kesejahteraan guru, bantuan atau insentif bagi guru tidak selalu harus berbentuk uang. Bisa dalam bentuk lain yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan guru juga.

“Selain jumlah yang masih kurang dan kualitas yang masih perlu ditingkatkan, harus diakui kesejahteraan guru saat inipun masih belum memadai,”ungkap Assekda Pemda DIJ, Istiana Swasti, pada forum diskusi bidang pemerintahan, Strategi Peningkatan Kualitas, Kompetensi, dan Kesejehteraan Guru Perspektif Kepegawaian, di gedung DPRD DIJ, Kamis (29/3).

Harus ada kesepakatan untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan kualitas guru. “Kita dukung pemda DIJ memberikan beasiswa bagi guru. Guru yang masih D3 bisa dikuliahkan S1, yang S1 ke S2, demikian pula yang S2 menjadi S3. Kita harapkan program beasiswa ini bisa mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Kita minta pemda melakukan pemetaan potensi guru dan memberikan beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Ketua Komisi A DPRD DIJ, Eko Suwanto.

Dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan, kualitas dan kompetensi guru, lanjut Eko, bisa semakin memuluskan jalan untuk mewujudkan langkah mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. “Kompetensi dan peningkatan profesional pun penting menjadi indikator kinerja guru dalam mengajar agar guru memiliki inovasi pembelajaran yang ujungnya peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.

Pada forum yang diikuti perwakilan guru se DIJ, itu Eko juga menginginkan, pendidikan benar-benar diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan pendidikan yang berkarakter.

Sukanto dari Komite Dewan Profesi Guru antara lain merekomendasikan, jam hadir guru jangan disamakan dengan jam ASN secara umum karena jam atau waktu yang harus ditempuh guru tidak runtut. “Harus disesuaikan dengan jam kalender akademik. Guru juga harus mengikuti libur siswa sesuai kalender akademik karena guru tidak melakukan cuti,” katanya.

Kesejahteraan sebagai maslahat tambahan berupa tunjangan penghasilan pegawai dan atau tunjangan lainnya guna mengangkat harkat dan martabat guru dan atau tenaga kependidikan, semestinya tidak dikaitkan dengan tunjangan profesional guru. Beban kerja guru sebaiknya mengacu dan merinci pada tugas pokok guna meningkatkan kompetensi. “Selama ini dirasakan beban kerja guru terlalu berlebih,” tutur Sukanto kemudian. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan