DPRD DIY Dorong Transparansi Anggaran

Eko Suwanto

Eko Suwanto

JOGJA – Melalui Komisi A, DPRD DIY mendorong sekaligus membuka lebar akses masyarakat terhadap informasi proses perencanaan penganggaran di APBD hingga proses pengambilan keputusan kebijakan publik, menyusul diajukannya Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Inisiatif tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pemda DIY selama ini sudah menerapkan keterbukaan, transparansi, tapi belum semua masyarakat mengetahui atau mengakses. Karenanya raperda inisiatif kami ajukan untuk lebih mendorong akses masyarakat terhadap informasi perencanaan penganggaran maupun perencanaan kebijakan publik,” tandas Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, di gedung dewan setempat, Rabu (13/2).

Ia pun menyatakan, raperda ditargetkan selesai awal 2020. Perlu waktu karena harus melalui tahapan penyusunan naskah akademik, penyusunan raperda dan tahapan pembahasan, serta menjaring masukan masyarakat termasuk dari kalangan akademisi dan insan media. “Mudah-mudahan Februari atau Maret 2020 selesai,” ujar Eko.

Raperda tersebut penting mengingat Pemda DIY maupun DPRD DIY memiliki semangat kuat dan sangat besar untuk mengedepankan aspek keterbukaan serta transparansi di dalam setiap pengambilan, penyusunanan, perencanaan, dan pembuatan kebijakan publik, termasuk APBD dan Danais.

Mendorong keterbukaan informasi publik juga sebagai salah satu upaya menerjemahkan gerakan antikorupsi. “Komisi A menegaskan komitmen untuk bersama masyarakat melawan korupsi,” papar Eko seraya meyakini, di tingkat kabupaten/kota juga memiliki komitmen yang sama mengenai keterbukaan, transparansi, dan antikorupsi.

Usulan raperda tersebut saat ini sedang digodok oleh sejumlah ahli melalui forum diskusi yang diselenggarakan DPRD DIY, Rabu (13/2). Hadir selaku narasumber, antara lain Dr Muhammad Sulhan dari Fisipol UGM maupun jajaran Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIY dipimpin ketuanya, Hazwan Iskandar Jaya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan