DPRD DIY Minta Segera Cabut SE Kepsek SD Di Gunung Kidul

Komisi A: Raker Komisi A DPRD DIY bersama dengan jajaran Kesbangpol dan Satpol PP DIY, di ruang kerja komisi setempat, Selasa (25/6), terkait dengan SE Kepsek SDN 3 Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul, DIY.

Komisi A: Raker Komisi A DPRD DIY bersama dengan jajaran Kesbangpol dan Satpol PP DIY, di ruang kerja komisi setempat, Selasa (25/6), terkait dengan SE Kepsek SDN 3 Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul, DIY.

JOGJA – DPRD DIY melalui Komisi A meminta kepada kepala sekolah SDN 3 Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul, DIY untuk segera mencabut Surat Edaran tertanggal 18 dan 24 Juni tentang seragam sekolah dengan kerudung bagi siswa puteri.

“Bukan hanya segera mencabut surat edaran tapi juga harus menyelesaikan pula permasalahannya sehingga masyarakat Gunung Kidul tetap rukun,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, di ruang komisi setempat, Selasa (25/6), didampingi Slamet, anggota Komisi A dari fraksi Golkar dapil Gunung Kidul.

Seperti diketahui Kepala sekolah SDN 3 Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul DIY, mengeluarkan surat edaran yang pada intinya berisikan pengaturan seragam sekolah terutama bagi siswa puteri. Dalam surat edaran tersebut, digambarkan seragam siswa puteri berupa rok panjang untuk bawahan dan mengenakan kerudung kepala. Surat edaran itupun sempat viral di media sosial.

Usai menggelar rapat kerja bersama Kesbangpol dan Satpol PP DIY terkait persoalan yang sama, Eko mengemukakan, DIY merupakan daerah yang selalu menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum di dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka diputuskan untuk segera mencabut surat edaran kepala sekolah tersebut.

Langkah selanjutnya menyerahkan kepada pemda DIY untuk segera mengkoordinasikannya dengan dinas terkait di Gunung Kidul. “Yang terpenting, kedepankan dialog sehingga semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa gejolak,” tutur Eko.

Slamet menambahkan, memang tidak sepatutnya seorang kepala sekolah menerbitkan surat edaran terkait pengaturan. Mestinya setingkat menteri, atau gubernur. “Terlebih persoalan yang diangkat merupakan permasalahan yang sangat sensitif,” ujarnya kemudian.

Senada dengan Eko, anggota Komisi A DPRD DIY itupun menyatakan, tak sekadar diralat atau dicabut tapi diselesaikan permasalahannya sehingga tak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. “Saat ini memang baru menjadi pro kontra di media sosial, tapi agar tidak meluas harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Kendati begitu, Slamet memberikan apresiasi terhadap jajaran dinas pendidikan Gunung Kidul yang segera memanggil kepala sekolah bersangkutan. “Saya dengar hari ini ORI DIY juga sudah turun ke lapangan. Saya kira memang tidak selayaknya dalam kapasitas seorang kepala sekolah membuat surat edaran semacam itu,” tandasnya lebih jauh. (*)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan