Dua Ribu Lebih Lulusan SD Tak Tertampung SMP Negeri

Eddy Heri Suasana (kiri) dan Samiyo

Eddy Heri Suasana (kiri) dan Samiyo

JOGJA – Dinas Pendidikan Kota Jogjakarta memastikan akan ada sebagian lulusan SD (Sekolah Dasar) di kota itu yang tak bisa diterima di SMP (Sekolah Menegah Pertama) Negeri. Mereka terpaksa harus melanjutkan studi ke sekolah swasta karena jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP Negeri belum sebanding.

“Saya kira tidak menjadi masalah ketika harus bersekolah di sekolah swasta,” ujar kepala Dinas Pendidikan Kota Jogjakarta Eddy Heri Suasana, didampingi penanggungjawab teknis PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Kota Jogjakarta Samiyo, di Kantor Kominfo kota setempat, Kamis (28/6).

Jumlah lulusan SD di kota Jogja untuk tahun ajaran ini mencapai sekitar 5.400 siswa, sementara daya tampung SMP Negeri di kota Jogja hanya 3.462 bangku. Jika dikurangi 10 persen untuk menampung jalur prestasi dan jalur khusus, maka daya tampung SMP Negeri tinggal 3.200 bangku. Dengan demikian, dipastikan akan ada sekitar 2.200 siswa lulusan SD yang tepaksa harus melanjutkan studi ke SMP Swasta.

Jumlah tersebut, tutur Eddy kemudian, hanyalah siswa yang berstatus sebagai penduduk kota Jogjakarta atau yang tercatat memiliki KK (Kartu Keluarga) orangtua di kota Jogja. “Untuk pendaftaran masuk ke SMP tahun ajaran ini memang menggunakan sistem zonasi atau jarak tempat tinggal dengan sekolah, dibuktikan dengan KK orangtua calon siswa bersangkutan,” jelasnya.

Sesuai peraturan menteri, PPDB untuk SMP Negeri di kota Jogja menggunakan sistem zonasi. “Artinya, pertimbangan pertama dan utama untuk penerimaan siswa SMP untuk tahun ajaran ini berdasarkan zonasi atau jarak tempat tinggal siswa bersangkutan dengan sekolah yang dituju. Dibuktikan dengan KK orangtua calon siswa bersangkutan,” papar Eddy.

Calon siswa untuk SMP Negeri di kota Jogja saat ini sudah bisa mulai mendaftar secara online dengan memasukkan data-data yang telah dicantumkan atau diminta. Kemudian pada saatnya nanti, data-data itu harus diverifikasi di sekolah yang menjadi pilihan pertama. “Isian atau informasi yang dimasukkan akan menjadi data yang fiks ketika sudah diverifikasi,” ujar Eddy.

Panitia PPDB menjamin akan mampu meminimalisir jika ada yang ingin berbuat curang. Misalnya tentang jarak tempat tinggal dengan sekolah yang dituju, atau tentang NIK/KK orangtua. “Semuanya pasti akan ketahuan ketika mereka menjalani proses verifikasi setelah melakukan entry data atau mendaftar secara online,” kata Samiyo.

Untuk zonasi, lanjut Samiyo, panitia menggunakan perhitungan jarak hingga tiga angka di belakang koma. “Jadi, pertimbangan utama penerimaan siswa baru untuk SMP Negeri di kota Jogja tahun ajaran ini adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah yang dituju. Jika masih juga sama hingga tiga angka di belakang koma, baru kemudian akan dilihat nilai siswa yang bersangkutan,” tandasnya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan