Ekonomi DIJ 2018 Diyakini Lebih Baik

Ekonomi 2018: Budi Hanoto (kanan) saat menerima kunker DPD Dapil DIJ GKR Hemas (kiri).

Ekonomi 2018: Budi Hanoto (kanan) saat menerima kunker DPD Dapil DIJ GKR Hemas (kiri).

JOGJA – Ditopang permintaan domestik, Bank Indonesia meyakini pertumbuhna ekonomi DIJ 2018 akan lebih baik. Akselerasi konsumsi rumahtangga – seiring peningkatan daya beli masyarakat – setelah kenaikan UMK 2018 dan mulainya aktivitas pembangunan fisik bandara Kulonprogo akan mendorong kinerja konsumsi dan investasi.

“Dari sisi sektoral, pariwisata masih akan tumbuh seiring dengan prospek perbaikan perekonomian global dan domestik yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke DIJ,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIJ, Budi Hanoto, saat menerima kunjungan kerja DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Dapil DIJ, di kantor perwakilan BI setempat, Rabu (10/1).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, BI DIJ optimis ekonomi DIJ 2018 tumbuh pada kisaran 5,2 – 5,6 persen. “Optimalisasi seluruh potensi ekonomi perlu digalakkan sejak dini untuk mencapai target tersebut,” imbuh Budi.

Sektor pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian DIJ perlu lebih ditingkatkan. Skala perekonomian UMKM yang menjadi engine of growth perekonomian DIJ perlu dikembangkan. Diperlukan pula pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial untuk menjadi pendorong perekonomian ke depan.

Pada forum yang dihadiri GKR Hemas, Kepala OJK DIJ, dan SKPD terkait, itu Budi juga mengemukakan perlunya senantiasa menjaga inflasi pada level yang terkendali pada kisaran 3,5 ± 1 persen (yoy) di 2018 melalui penguatan koordinasi dan sinergitas antar-instansi terkait.

“Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat investasi tumbuh dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Inflasi yang bergerak dengan level relatif rendah dan stabil dapat menjadi motor penggerak utama dalam menjaga daya beli masyarakat untuk berkonsumsi dan memudahkan kalkulasi rencana bisnis serta investasi di sejumlah sektor ekonomi,” tutur Budi kemudian.

Ia pun menyarankan, perlunya pembangunan ekonomi yang inklusif agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata. “Terbatasnya realisasi Penerimaan Modal Asing dan Penerimaan Modal Dalam Negeri justru menjelaskan adanya peluang yang cukup luas bagi peningkatan realisasi investasi di DIJ,” katanya.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2017, pangsa sumber pembiayaan yang berasal dari investasi PMA maupun PMDN tidak mencapai satu persen dibandingkan realisasi investasi di provinsi lain. Terutama provinsi-provinsi di Jawa yang memiliki pangsa realisasi investasi sebesar 50,29 persen untuk PMA dan 62,94 persen untuk PMDN.

Pembangunan di sektor-sektor unggulan, seperti infrastruktur, jasa dan pendidikan diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di DIJ. Pembangunan infrastruktur bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport), misalnya, diperkirakan dapat menjadi prime mover investasi di sekitar kawasan tersebut dan memberikan dampak bagi sektor lainnya di DIJ seperti industri perdagangan, hotel dan restoran.

DIJ juga perlu memanfaatkan momentum pertumbuhan dengan mencari alternatif sumber-sumber pendorong pertumbuhan baru. Di antaranya melalui pengembangan industri kreatif. “Animasi dan games menjadi salah satu fokus pengembangan DIJ di bidang industri kreatif, selain fesyen, kuliner, dan kerajinan,” papar Budi.

Ia juga mengemukakan, perlunya menstimulasi penyehatan kondisi fiskal daerah melalui pengeluaran fiskal berlandaskan strategic planning, multiyear projects & kemandirian keuangan daerah (PAD), serta sumber-sumber pembiayaan yang kuat.

Pola keuangan DIJ saat ini masih mengandalkan transfer dana dari pusat serta didominasi Dana Perimbangan sebesar 58 persen, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan PAD.

“Diperlukan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan di DIJ untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat. Di antaranya melalui optimalisasi penyaluran kredit perbankan kepada sektor riil, peningkatan investasi swasta, dan mengkaji kemungkinan penerbitan obligasi daerah,” tandas Budi. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan