Eksponen Alumni FH USU Sesalkan Sikap Almamaternya

Jakarta (jurnaljogja.com) – Exponen Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menyesalkan langkah alma maternya yang  menjadi panitia penyelenggara seminar sebagai langkah awal sosialisasi revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Seminar bertajuk “Urgensi Perubahan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” diselenggarakan kerja sama Badan Keahlian DPR- Fakultas Hukum USU, di kampus setempat pada  Jumat, 17 Maret 2017.
      Acara, rencana menghadirkan pembicara Wakil Ketua Baleg DPR-RI Firman Soebagyo,  Ketua Badan Keahlian DPR-RI K Johnson Rajagukguk, Guru Besar FH USU Prof Dr Syafruddin Kalo SH MHum, Dosen FH USU Dr Faisal Akbar Nasution SH MH, Dosen FH USU Dr M Hamdan SH MH, dengan moderator Dr Jelly Leviza SH MHum.
        Salah satu alumni FH USU, Hermawi Taslim menyesalkan penyelenggaraan seminar itu karena berbarengan dengan Dies Natalis USU ke-63. “Saya dapat banyak pertanyaan dan complain dari rekan-rekan alumni. Intinya mempertanyakan bahkan menyesalkan sikap alma mater mereka yang seolah-olah ingin menjadi ujung tombak merevisi UU KPK,” tutur Taslim di Jakarta, Rabu (15/3).
       Ketua DPN Peradi ini menyampaikan, penyelenggaraan seminar  tersebut mengundang tanya. Ada dugaan bahwa USU digunakan sebagai awalan untuk membentuk opini atas perubahan UU KPK yang sedak digodok. “Ini sungguh menyakitkan karena beberapa tahun terkahir ada sejumlah petinggu USU yang terlibat berbagai proyek korupsi. Terakhir, satu-satunya alumni FH USU di Kabinet Jokowi, Yasono Laoly yang saat ini menjabat  Menkumham, juga disebut dalam dakwaan kasus e-KTP sebagai salah satu anggota DPR yang menerima uang,” sebutnya.
     Menurutnya, FH USU memiliki tradisi yang dijunjung dengan kreatifitas, pemilihan topik seminar yang bebas kepentingan terutama jika dikaitkan dengan dies natalis. Seminar kali ini terasa ada muatan khusus dan kurang cerdas karena tidak sensitif atas apa yang terngah terjadi di tengah masyarakat.
    Sejak dulu, tutur Taslim,  FH USU dikenal sebagai gudangnya orang-orang kreatif, cerdas dan peka terhadap permasalahan sosial. “Ada kepentingan yang bisa tercium di balik seminar itu. Saya yakin usulan revisi dari DPR masih berkutat pada poin-poin lama yang sejak dulu sudah diajukan  DPR. Revisi UU KPK ini akan bermuara pada arah pelemahan KPK karena susbstansi perubahan yang sedang digodog dan ada dalam draft masih berkutut di sekitar poin-poin yang justru menjadi poin unggulan KPK,” jelasnya.
      Poin unggulan yang diusulkan DPR untuk ditambah, yang dimaksud alumnus FH USU adalah dewan pengawas, SP3 dan diperlukan izin dalam penyadapan, yang merupakan alat utama KPK dalam bekerja. Padahal poin-poin itu, kata Taslim, jika tidak ada, merupakan kelebihan KPK dalam melaksanakan tugasnya. “Jika usulan DPR disetujui, artinya KPK akan lumpuh,” tuturnya.
      Taslim mengingatkan,  FH USU seharusnya menjadi pionir atau motor penggerak untuk membentuk opini masyarakat dan mendukung penguatan KPK. Ini perlu mengingat bahwa begitu banyak alumni FH USU yang berprofesi sebagai penegak hukum, baik jaksa, hakim maupun pengacara. (*/bam)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan