Fraksi PKS Dorong Anggaran Promotif Kesehatan

(kiri-kanan) Laksono Trisnantoro, Agus Martono (Ketua Fraksi PKS DPRD DIY), drg Pembayun Setyaning Astutie

(kiri-kanan) Laksono Trisnantoro, Agus Martono (Ketua Fraksi PKS DPRD DIY), drg Pembayun Setyaning Astutie

JOGJA – Mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Begitu salah satu semboyan di bidang kesehatan. Karenanya, Fraksi PKS DPRD DIY mendorong pemda melalui dinas kesehatan setempat meningkatkan anggaran untuk kegiatan promotif dan preventif.

“Silakan dinas kesehatan mengajukan usulan peningkatan anggaran untuk kegiatan preventif dan promotif, nanti akan sama-sama kami perjuangkan sesuai kewenangan legislatif,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, pada diskusi terbatas soal penjaminan kesehatan bagi masyarakat, yang digagas fraksi tersebut, di gedung dewan setempat, Jumat (29/3).

Meski tak menyebutkan anggaran yang tersedia untuk pos promotif dan preventif, Kepala Dinas Kesehatan DIY drg Pembayun Setyaning Astutie MKes memang menyebutkan, akan lebih baik mendorong kegiatan yang bersifat promotif dan preventif daripada kuratif.

“Melalui upaya promotif dan preventif sekaligus menggalakkan pola hidup sehat di masyarakat, akan mencegah berbagai penyakit tidak menular yang saat ini mulai meningkat jumlahnya dan memerlukan biaya mahal ketika harus mengobati,” ujar Pembayun.

Beberapa penyakit yang berbiaya mahal, itu antara lain, penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan lain-lain, yang saat ini jumlahnya mulai menunjukkan kenaikan di Jogjakarta. “Selain mahal, penyakit-penyakit itu pengobatannya biasanya memerlukan waktu lama dan tidak bisa sembuh secara total,” jelas Pembayun.

Data 2018 menunjukkan, beberapa penyakit tidak menular yang ada di Jogjakarta, asma dan kanker menduduki peringkat pertama. Stroke menduduki tiga besar. Begitu pula jantung, diabetes mellitus, dan hipertensi berada posisi lima besar.

Karena itulah pemda DIY, tutur Pembayun kemudian, tetap mempertahankan dan menyediakan dana penyangga serta jaminan kesehatan sosial dengan sumber pendanaan dari APBD. Pun, di atas kertas, masih ada 4,8 persen penduduk DIY yang hingga kini belum tertanggung oleh jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan.

Menyinggung soal BPJS Kesehatan, pakar kesehatan masyarakat Prof dr Laksono Trisnantoro menilai, memang ada hal-hal teknis yang hingga saat ini belum terpikirkan sehingga pelaksanaan ataupun implementasi BPJS Kesehatan di lapangan banyak bolong-bolongnya.

Soal defisit BPJS, misalnya, pemda mestinya juga ikut dimintai tanggungjawabnya untuk menutup. Persoalannya, aturan BPJS sangat sentralistik. Semua data ada di pusat. “Bahkan dinas kesehatan di daerah tak mengetahui, berapa jumlah warganya yang terkena penyakit jantung, berapa warga yang harus cuci darah, dan seterusnya,” tutur Laksono.

Ketidaktahuan mengenai peta penyakit yang diderita warganya, imbuh Laksono, membuat dinas kesehatan setempat tak leluasa menentukan anggaran untuk kegiatan promotif dan preventif. “Jika data itu diberikan ke daerah, maka akan lebih besar pula kemungkinan anggaran promotif dan preventif tepat sasaran,” tandasnya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan