Guru Mulia Karena Karya

IMG_20161122_200939
Anggoro Rulianto/Jurnal Jogja
 Baskara Aji pada seminar Hari Guru Nasional 2016, di kampus UPY, Selasa (22/11).
JOGJA – Pengembangan profesionalisme guru perlu dilakukan secara terus-menerus. Perlu pula mengembalikan khittah guru sebagai profesi yang mulia. Karya, menjadi ukuran bagi kemuliaan seorang guru. Baik itu karya yang terlihat, maupun yang tak terlihat seperti membentuk karakter siswa didik.
“Jadi, seorang guru itu akan dinilai mulia bukan karena besar tunjangan profesinya, atau hal-hal lain, namun semata-mata karena karya yang dihasilkan. Marilah kita kembalikan khittah guru sebagai profesi yang mulia,” ajak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIJ, Baskara Aji, di hadapan 350 orang guru TK dan SD, peserta seminar memperingati HUT ke-71 PGRI dan Hari Guru Nasional 2016, di kampus UPY (Universitas PGRI Yogyakarta), Selasa (22/11).
Kepada para peserta guru TK dan SD tersebut, Aji pun mengajak, bagaimana mengembangkan karakter anak atau siswa didik karena guru-guru setingkat TK dan SD kelas awal lebih banyak berkutat pada pengembangan karakter. “Itu memerlukan strategi yang tak bisa diseragamkan karena masing-masing akan menghadapi permasalahan yang berbeda-beda,” tuturnya.
Seminar kerjasama PGRI dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIJ, itu merupakan rangkaian pertama seminar bertajuk ‘Membangkitkan Kesadaran Kolektif Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan’. Rangkaian seminar berikutnya, yang kedua dan ketiga, di tempat yang sama, masing-masing akan mengundang guru SMP sederajat dan guru SMA sederajat sebagai peserta.
“Seminar sengaja dilakukan terpisah-pisah, atau tiga tahap, karena persoalan yang dihadapi para guru di tiga jenjang pendidikan itu memang berbeda-beda,” ungkap Rektor UPY, Prof Dr Buchory, selaku tuan rumah sekaligus sebagai salah seorang pengurus PGRI.
Pengakuan guru sebagai sebuah profesi, menurut Buchory, sebenarnya belum lama. Baru pada saat pemerintahan Presiden SBY. “Tentu, itu membawa konsekuensi. Antara lain menyangkut kualitas akademik yang harus S1, kompetensi, serta sertifikat sebagai pendidik,” ujarnya kemudian.
Mengenai tunjangan profesi, lanjutnya, itu merupakan hak bukan wajib. “Jadi seorang guru boleh saja mengambil atau tidak mengambil, atau bisa saja tidak menerima, tapi itu tidak akan mempengaruhi profesioanalitas seorang guru. Ukuran utamanya, sertifikat pendidik itu tadi,” tandas Buchory. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan