Hampir Enam Ribu Prodi Perguruan Tinggi Belum Terakreditasi

Program Asuh: Direktur Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, Aris Junaidi (tengah) melakukan serah terima nota pernjanjian 'Program Asuh PT Unggul 2018' dengan Wakil Rektor I UNS Surakarta, Sutarno (kanan), di Jogjakarta, Jumat (6/4).

Program Asuh: Direktur Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, Aris Junaidi (tengah) melakukan serah terima nota pernjanjian ‘Program Asuh PT Unggul 2018’ dengan Wakil Rektor I UNS Surakarta, Sutarno (kanan), di Jogjakarta, Jumat (6/4).

JOGJA – Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah perguruan tinggi terbesar di dunia. Tercatat ada 4.616 perguruan tinggi. Namun besarnya kuantitas tersebut tidak seiring dengan kualitas. Minim sekali jumlah perguruan tinggi yang memiliki mutu bisa dibanggakan. Begitu pula akreditasi untuk prodi (program studi). Tercatat 5.838 program studi yang dimiliki perguruan tinggi di Indonesia belum terakreditasi. Untuk itulah Kemenristekdikti merilis program prioritas Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul 2018.

Data BAN-PT dan PD Dikti per 31 Januari 2018 menunjukkan, ada 25.862 program studi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebesar 5.838 program studi belum terakreditasi. Untuk program studi dengan akreditasi ‘C’ ada 6.521. Akreditasi ‘B’ sebanyak 10.623 program studi. Akreditasi ‘A’ hanya berjumlah 2.880 program studi.

Begitu pula dari 4.616 perguruan tinggi yang ada, sebesar 70 persen alias 3.227 perguruan tinggi belum mengantongi akreditasi institusi. “Karena itu, pemerintah terus mendorong agar program studi maupun perguruan tinggi tersebut bisa berkembang. Terutama supaya disparitas antar-perguruan tinggi tidak terlalu lebar,” jelas Direktur Penjaminan Mutu Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Prof Dr Aris Junaidi, di Jogjakarta, Jumat (6/4).

Terhadap progarm studi yang masih rendah kualitasnya itu, imbuh Aris, Direktorat Penjaminan Mutu menargetkan, paling tidak ada 1.000 program studi pada 2019 yang dimerger. “Kalau tidak bersedia dimerger, pasti akan dikenai sanksi. Bisa ringan, sedang, atau berat,” tandasnya sebelum acara sosialisasi dan penandatanganan perjanjian Program Asuh PT Unggul tersebut, di Jogjakarta.

Begitu pula bagi perguruan tinggi yang belum mengantongi akreditasi institusi, Direktorat Penjaminan Mutu mengharapkan, mereka mampu ‘naik kelas’. Jika tidak mampu pasti akan dikenai sanksi. “Mulai sanksi ringan hingga berat. Terberat, perguruan tinggi tersebut bisa ditutup. Sayangnya, saya tidak membawa data jumlah perguruan tinggi yang kami tutup sampai April 2018 ini,” tutur Aris menjawab pertanyaan wartawan.

Program Asuh PT Unggul, jelas Aris, merupakan salah satu dari 22 pogram direktoratnya untuk mendorong supaya program studi bisa meningkatkan diri. Bagi program studi yang saat ini baru mengantongi standard minimal sesuai SNPT (Standard Nasional Perguruan Tinggi), atau akreditasi ‘C’, hendaknya bisa meningkat menjadi akreditasi ‘B’ atau bahkan ‘A’. “Program asuh tersebut, tahun ini merupakan pelaksanaan tahun kedua,” tambahnya.

Melalui program tersebut, Kemenristekdikti membuka kesempatan bagi perguruan tinggi yang telah mengantongi akreditasi institusi ‘A’ untuk mengasuh perguruan tinggi lain yang masih memiliki program studi bermasalah. Tahun ini, perguruan tinggi unggul yang memenuhi kriteria ada 66 perguruan tinggi. Dari jumlah itu yang mengajukan proposal 36 perguruan tinggi dan lolos 29 perguruan tinggi. “Artinya tahun ini ada dua puluh sembilan perguruan tinggi yang berhak mengasuh perguruan tinggi lain,” papar Aris.

Aris mengklaim, program asuh tersebut cukup berhasil. Salah satu buktinya, semakin banyak jumlah perguruan tinggi unggul yang berpartisipasi. Jika tahun lalu ada 26 perguruan tinggi unggul dan tahun ini ada 29 perguruan tinggi, maka tahun depan akan ada 50 perguruan tinggi unggul yang terlibat. Dampaknya pun cukup bagus. Hasil program asuh tahun lalu mencatat, ada 124 program studi yang mampu meningkatkan akreditasi dari ‘C’ ke ‘B’. Serta, 172 program studi melakukan reakreditasi.

Setiap perguruan tinggi unggul bebas akan mengasuh berapa program studi. Tapi, satu perguruan tinggi unggul wajib mengasuh minimal 20 program studi. “Melalui program ini pemerintah sekaligus menegaskan, perguruan tinggi tidak boleh lagi main-main. Mereka harus benar-benar membangun budaya mutu. Tak boleh lagi hanya menerima banyak mahasiswa tapi mutu lulusannya tidak diperhatikan,” tegas Aris.

Wakil Rektor I UNS Surakarta, Prof Drs Sutarno MSc PhD, mengemukakan, pihaknya bersedia terlibat sebagai rasa ikut bertanggungjawab terhadap mutu lulusan perguruan tinggi. “Terus terang kami prihatin masih saja ada sebuah institusi atau perusahaan yang menolak lulusan perguruan tinggi karena kualitasnya dianggap rendah. Atau, merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang dianggap kurang berkualitas. Itulah salah satu alasan mengapa kemudian UNS memutuskan ikut ambil bagian,” katanya.

Selain UNS Surakarta dan beberapa perguruan tinggi lain dari berbagai daerah, ada empat perguruan tinggi unggul asal Jogjakarta yang lolos sebagai pengasuh. Masing-masing UII (Universitas Islam Indonesia), UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), UGM (Universitas Gadjah Mada), dan UNY (Universitas Negeri Yogyakarta). (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan