Hanya Lima Persen Reklame Berijin Di DIJ

Raker Pansus: Eko Suwanto dan Rani Widayati memimpin Raker Pansus terkait pengawasan pelaksanaan Perda No 2/2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, di kantor DPRD DIJ, Selasa (17/4).

Raker Pansus: Eko Suwanto dan Rani Widayati memimpin Raker Pansus terkait pengawasan pelaksanaan Perda No 2/2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, di kantor DPRD DIJ, Selasa (17/4).

JOGJA – Keluhan sebagian masyarakat bahwa di beberapa wilayah di DIJ penuh dengan iklan, reklame, baliho sehingga mengurangi keindahan kota barangkali bukan hanya keluhan yang tak berdasar. Ada fakta cukup mengejutkan. Data per 2015 menunjukkan, dari 241 iklan, reklame, informasi yang terpasang di ruas jalan provoinsi di DIJ, ternyata hanya 12 media iklan, reklame, informasi yang mengantongi ijin. Artinya, hanya sekitar lima persen yang berijin. Atau, ada 229 reklame bodong, tak berijin.

“Tidak mungkin jika kemudian para pemasang itu mengajukan ijin baru setelah 2015 karena sejak 2016 ada moratorium untuk ijin pemasangan iklan, reklame, informasi yang baru,” ungkap Harwanto dari Bina Marga Dinas PU-ESDM, pada raker pansus tentang ketertiban umum, berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan Perda DIJ No 2/2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, di ruang rapat DPRD DIJ, Selasa (17/4).

Belum diketahui pasti siapa pemasang iklan-iklan tersebut. Begitu pula potensi kerugian pemerintah daerah. “Selama ini kewenangan perijinan ada pada pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan untuk ruas jalan nasional ada di Balai Pelaksana Jalan Nasional VII yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah,” papar Harwanto kemudian.

Secara lebih rinci, iklan-iklan tersebut tersebar di sembilan ruas jalan provinsi di Sleman, dua ruas jalan di Bantul, 18 ruas jalan di Gunung Kidul, dan 10 ruas jalan di Kulonprogo. Tahun lalu, pernah dilakukan operasi non yustisi tapi Satpol PP tidak memiliki anggaran untuk membongkar. Pada 2017, banyak ditemukan pula yang tak berijin. Tapi sesuai aturan, diberi teguran hingga tiga kali, baru kemudian dikenai yustisi.

Untuk membongkar iklan-iklan yang memiliki ukuran besar pun memerlukan dana tidak sedikit. Setiap pembongkaran satu unit iklan, reklame, informasi berukuran besar membutuhkan dana tak kurang dari Rp 60 juta. Kalau ada 229 iklan yang tak berijin dan semuanya besar, maka untuk membongkar saja memerlukan anggaran sekitar Rp 13,7 miliar.

Atas temuan tersebut, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto yang memimpin raker pansus tersebut menyatakan, ini merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi Dinas PU dan Satpol PP untuk menertibkannya. Ia merekomendasikan agar Dinas PU maupun Satpol PP melakukan pendataan ulang. “Iklan yang tak berijin bisa diberi tanda dengan ditempeli stiker, misalnya. Pembongkaran merupakan langkah terakhir. Mengingat membutuhkan dana tidak sedikit pula,” tandasnya.

Mewakili unsur pimpinan dewan, Rani Widayati mengemukakan, memang keberadaan iklan, reklame, informasi di beberapa ruas jalan selama ini memang sangat mengganggu keindahan kota. “Penertiban diharapkan menjadi efek jera bagi pemasang tak berijin. Sebaliknya, bagi yang mengantongi ijin juga jangan kemudian seenaknya. Harus ditertibkan mengenai ukuran, tempat pemasangan, dan lain-lain,” tuturnya kemudian.

Dalam rangka mewujudkan tertib jalan sesuai Perda No 2/2017, Pansus akan mengundang kembali instansi terkait untuk melakukan raker, yang dijadualkan Rabu (25/4) mendatang, sambil menunggu hasil koordinasi Satpol PP DIJ dengan Satpol PP kabupaten/kota, serta dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional VII di Semarang. “Kami harapkan semua kepala dinas terkait bisa hadir sendiri. Jangan diwakilkan,” pinta wakil ketua pansus, Albani. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan