Imam Anshori Saleh: Korupsi Sepenuh Hati

IMG_20170620_180008
BANTUL (jurnaljogja.com) – Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menyebut korupsi by grade dan berulang-ulang sebagai korupsi sepenuh hati. Ini karena tindakan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan mengetahui rambu-rambu yang ada untuk disiasati dengan permainan yang rapi dan sistemik.
    “Mengapa saya sebut sepenuh hati karena semuanya sudah terstruktur, sistemik  dan masif (TSM),” katanya dalam diskusi ‘Kasus E-KTP dan Korupsi di Indonesia’ yang diselengarakan oleh Lembaga Studi Demokrasi dan Budaya Publik di Tembi Rumah Budaya, Bantul, Sabtu (17/6).
    Menurut dia, kasus E-KTP  sudah dirancang dari perencanaan anggaran sampai produksi e-KTP yang dianggap gagal, baik menyangkut tenggat waktu, kualitas dan penyelesaian sesuai target. Bukan itu saja, perlawanan terhadap KPK oleh DPR melalui penggunaan hak angket menjadi sangat kentara dan verbal. Mulai dari meknisme pengambilan keputusan sampai pembentukan Pansus yang sangat dipaksakan.
    “DPR terang-terangan melawan arus aspirasi masyarakat.  Juga kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan diduga kuat berkaitan dengan penanganan E-KTP. Ini semua menunjukkan bahwa korupsi sepenuh hati mesti dihadapi dengan perlawanan sepenuh hati juga,” jelasnya.
       Sementara peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM  Hifdzil Alim menilai hadirnya hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepenuhnya berhubungan dengan strategi memenangkan pemilu 2019.
    Menurutnya,  hak angket yang digulirkan sekarang terkait penuh dengan kasus mega korupsi E-KTP yang melibatkan banyak politisi di DPR. “Jadi, hak angket ini menjadi sarana partai untuk melindungi kredibilitasnya,” sebutnya.
     Selain bertujuan untuk menyerang balik KPK,  hak angket dipergunakan partai yang anggotanya terlibat kasus E-KTP sebagai upaya untuk menahan keterbukaan informasi ke publik tentang perkembangan kasus ini.
    Hifdzil mengataakan, ketika tujuan dari hak angket ini tercapai, maka kredibiltas partai akan diraih kembali dan itu sangat berhubungan erat dengan strategi pemenangan Pemilu 2019. “Jadi untuk melawan kondisi ini, semua informasi yang terkait kasus E-KTP harus dibuka bebas oleh pemerintah melalui KPK. Jika hal ini dilaksanakan, maka partai bisa mempergunakan hak angket untuk menutup dampaknya,” lanjutnya.
    Untuk itu, Hifdzil berharap Presiden Jokowi memberikan pernyataan jelas tentang posisi dukungan dalam kasus ini. Sehingga pernyataan tersebut bisa dipergunakan Presiden untuk meningkatkan elektabilitas partai pengusungnya nanti. (bam)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan