Impor Daging Tak Atasi Persoalan di Lapangan

JOGJA (jurnaljogja.com) – Melonjak harga daging sapi pada bulan puasa dan menjelang lebaran saat ini dikarenakan tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan daging. Untuk menekan tingginya harga daging, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan kebijakan pemberlakukan impor daging sapi.
Namun menurut Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof Ali Agus, kebijakan pemerintah itu hanya merupakan kebijakan jangka pendek. Tidak akan menyelesaikan persoalan di lapangan terkait minimnya pasokan daging sapi nasional. “Selama ini tidak ada tambahan produksi populasi sapi. Hanya memindahkan sapi dari satu daerah ke daerah lain,” katanya di kampus setempat, Jumat (10/6).
Ia mengatakan,  selama pemerintah hanya mengandalkan kebijakan impor daging atau bakalan hidup untuk menekan harga daging sapi di pasaran. Dan tidak melakukan kebijakan untuk menambah populasi sapi betina produktif, maka harga daging sapi akan terus tinggi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan impor bibit sapi hidup untuk menambah jumlah populasi sapi. Minimal 200 ribu ekor sapi bibit lalu disebar, itu akan menambah populasi. “Namun, itu tak mudah untuk mencapai 50 ribu saja nggak berhasil. Seharusnya pemerintah bisa melibatkan swasta,” ujarnya.
Jumlah populasi sapi nasional diperkirakan mencapai 12 juta ekor. Itu sudah termasuk sapi produktif yang mencapai 5-6 juta ekor. Sementara untuk sapi siap potong hanya mencapi 2-3 juta/tahun. “Makanya saat ini 40 persen kebutuhan daging harus impor, berupa daging beku atau sapi bakalan hidup,” katanya.
Untuk mengimpor 200 ribu ekor bibit sapi, kata Ali Agus, pemerintah tidak harus bergerak sendiri. Namun  perlunya melibatkan swasta yang selama ini mendapat izin melakukan impor sapi bakalan. Peraturan yang ada selama ini, para  perusahaan impor sapi bakalan diharuskan membawa sapi betina produktif. “Pelaku swasta impor bakalan, membawa sapi betina produktif minimal 10 persen. Pemerintah sebenarnya bisa memainkan perannya. Namun aturan ini tidak pernah dijalankan,” sebutnya.
Diakui, tidak semua swasta mau menerapkan aturan ini karena memelihara sapi betina dari sisi bisnis tidak langsung untung. Ini karena besarnya biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan. Menurutnya, swasta bisa mensiasati hal tersebut dengan menggandeng petani peternak untuk bekerja sama hingga nantinya sapi tersebut dibeli kembali oleh perusahaan dalam bentuk pedet. “Di lampung, ada perusahaan yang melakukan seperti itu,” tunjuknya. (bam)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan