Ini Cara TNI Tak Korupsi

Danrem 072/Pamungkas Brigjend Muhammad Zamroni (kiri)

Danrem 072/Pamungkas Brigjend Muhammad Zamroni (kiri)

JOGJA – Komando Resor Militer (Korem) 072/Pamungkas mencanangkan zona integritas dalam pengelolaan keuangan. Para tentara di DIY dan Kedu itu setiap tahun mengelola dana anggaran sebesar Rp 455 miliar dan naik menjadi Rp 481 miliar pada 2019.

“Ini niat kami untuk melaksanakan tatakelola yang baik sesuai ketentuan good governance dalam tugas-tugas kami secara benar dan bebas korupsi,” kata Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigadir Jenderal Muhammad Zamroni, di Jogjakarta, Jumat (14/12).

Zona integritas tersebut untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di lingkup Korem 072/Pamungkas. Para staf Korem, Komandan Bataliyon, dan Dandim (Komandan Distrik Militer) setempat ikut menandatangani zona integritas itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Korem 072/Pamungkas dan jajaran, bebas dari korupsi,” kata Zamroni.

Dengan banyaknya anggaran yang dikelola, imbuhnya, mengandung konsekuensi penggunaan anggaran harus benar-benar tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Selain itu memenuhi kriteria efektif, efisien, dan akuntabel,” tegas Zamroni.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Wilayah birokrasi bersih, melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menyatakan, WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata-laksana, penataan sistem manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan terlaksana, penataan sistem manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba, mengapresiasi langkah Korem untuk menangkis adanya tindak pidana korupsi di jajarannya. Menjadi contoh garda depan anti korupsi, membuat institusi ini semakin disegani.

“Sangat bagus. Dengan adanya kesepakatan zona integritas itu akan menjauhkan aparat dari tindak pidana korupsi dan semakin menguatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi tersebut,” ujar Kamba. (ful)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan