Ini Dia Isu Biasa Jadi Luar Biasa Di Tahun Politik

Tulus Warsito

Tulus Warsito

JOGJA – Tahun 2018 disebut-sebut sebagai dimulainya tahun politik di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan fragmentasi masyarakat karena akan adanya Pilpres 2019. Isu-isu yang sebenarnya biasa pun menjadi isu yang luar biasa di tahun politik ini.

“Isu-isu seperti utang luar negeri, nilai tukar rupiah, impor beras, hingga tenaga kerja asing pun dibuat sedemikian rupa hingga menjadi isu yang luar biasa. Isu-isu itu menjadi tidak biasa hanya karena kita saat ini berada di tahun politik,” ujar dosen Pascasarjana UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Prof Dr Tulus Warsito, di kampus setempat, Sabtu (29/12).

Utang luar negeri, misalnya. Menurut Warsito sudah ada dan terjadi sejak Presiden Soekarno. Banyak negara juga memiliki utang luar negeri. Bahkan Amerika Serikat tercatat sebagai negara paling besar jumlah utangnya. Indonesia dengan utang sebesar 343,13 miliar dolar AS atau setara Rp 5.000 triliun berada di urutan ke-15 atau ke-16.

“Bukan berarti saya menganjurkan utang, tapi mestinya utang disikapi sebagai hal yang biasa saja. Logika korelasinya, ada yang memiliki uang, ada yang membutuhkan, dan ada kepercayaan. Jika saya butuh uang, tapi yang memiliki uang tidak percaya, maka utang pun tidak akan terjadi,” papar Warsito.

Tapi isu itu dibuat sedemikian rupa dan yang dilihat hanya Rp 5.000 triliunnya saja. “Dibuat sedemikian rupa sehingga dinyatakan setiap bayi yang lahir sekarang ini harus menanggung utang sekian rupiah,” tutur Warsito kemudian.

Begitu pula soal tenaga kerja asing. Negara kaya seperti Qatar, menurut Warsito, 88 persen penduduknya adalah warga negara asing. “Lha, kita baru kedatangan satu juta tenaga kerja China saja ributnya minta ampun. Tapi, begitulah tahun politik,” ujarnya lebih jauh.

Selain menjadikan isu biasa menjadi isu luar biasa, adanya fragmentasi pilpres juga memunculkan ujaran kebencian maupun cyber politik. “Sepertinya pertarungan di cyber politik sekarang ini lebih penting ketimbang real politiknya,” jelas Warsito.

Tapi kemudian ada difusi pileg yang menunjukkan terjadinya penyebaran fragmentasi pilpres. “Kemudian terjadi beberapa musibah di tanah air, yang di sisi lain justru mampu menjadi perekat di masyarakat di tengah fragmentasi yang terjadi,” papar Warsito pada acara Refleksi Akhir Tahun 2018 & Outlook 2019 itu. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan