Ini Pendapat Din Syamsuddin Soal Cawapres

Milad IMM: Prof Dr Din Syamsuddin (tengah) saat menjadi pembicara pada Milad Akbar Ke-54 IMM, di kampus UMY, Rabu (14/3).

Milad IMM: Prof Dr Din Syamsuddin (tengah) saat menjadi pembicara pada Milad Akbar Ke-54 IMM, di kampus UMY, Rabu (14/3).

JOGJA – Mengaku tak lagi berada di ranah politik tapi mantan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Prof Dr Din Syamsuddin tetap saja menyampaikan pendapatnya, atau memiliki kriteria, soal cawapres (calon wakil presiden) yang tepat untuk mendampingi capres (calon presiden) pada pilpres (pemilihan presiden) 2019 mendatang.

“Harus mencerminkan kemajemukan. Tak menjadi persoalan, apakah sosok itu seorang ulama, petani, cendekiawan, nelayan, atau yang lainnya,” ujar Din menjawab pertanyaan wartawan, sesaat sebelum berbicara di hadapan peserta milad akbar ke-54 IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), di kampus UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Rabu (14/3).

Soal capres dan cawapres, menurut Din, sudah ada ketentuannya. Sudah ada mekanismenya. “Kita serahkan pada partai politik. Karena hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mencalonkan. Saya tidak mengatakan ulama lebih baik, tapi seperti dalam praktik kemerdekaan, selalu ada duet atau dwitunggal yang mencerminkan kemajemukan Indonesia. Seperti pada era Bung Karno dan Bung Hatta dulu,” tandasnya.

Siapapun sosok dwitunggal itu tak menjadi persoalan. Yang penting mampu mengatasi tantangan bangsa ini yang akan semakin berat seiring dengan pergeseran geopolitik, budaya, maupun globalisasi yang menempatkan Asia Timur sebagai kawasan pertumbuhan. “Perlu strategi ke depan yang tepat. Tidak mudah menghadapinya. Karenanya perlu kebersamaan yang erat dari pasangan presiden dan wakil presiden mendatang,” kata Din.

Strategi ke depan tidak harus mencari-cari yang baru jika memang belum ada ide penting dan baru sama sekali. Khasanah lama, seperti Tritura-nya Bung Karno, berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, masih relevan jika akan diangkat kembali.

“Gagasan Tritura Bung Karno itu sekarang ini saja masih sulit diterapkan. Tinggal bagaimana nanti kepemimpinan dan managerial skill yang akan dimiliki dwitunggal yang baru, untuk melaksanakan gagasan Bung Karno itu secara sejati,” papar Din.

Menjawab soal pilkada, Din menyatakan, tetap saja ada potensi konflik setelah pada belakangan ini bangsa ini terbelah akibat politik identitas. “Politik identitas, sah-sah saja untuk diusung asal tidak menampilkan sikap yang ekstrim, eksklusif, merendahkan, serta sikap absolutisme yang mengedepankan sikap pokoke.”

Sejauh ini Din merasa optimis pilkada di beberapa daerah akan bisa berjalan baik dan aman. Bangsa ini sudah makin cerdas dan dewasa. Pun, sudah memiliki pengalaman pilkada sebelumnya. “Syaratnya hanya satu, keadilan. Keadilan dari penyelenggara seperti KPU, pesertanya, maupun pemerintah. Kalau ada kecurangan, bahkan kezaliman, memang akan berpotensi menimbulkan konflik,” tutur Din lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan