Ini Penyebab Pariwisata Terus Ketinggalan

Suhendroyono

Suhendroyono

JOGJA – Pengelolaan pariwisata di Indonesia selama ini dinilai belum komprehensif. Masih sangat parsial. Tak heran jika pengembangan industri pariwisata di tanah air masih saja selalu ketinggalan dibandingkan negara tetangga. Jangan kaget pula jika jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tak memenuhi target pada 2019 besok.

“Perlu ada perubahan sikap, perilaku, dan kesadaran tentang pengembangan industri pariwisata. Perlu adanya perubahan tourism behaviour,” ujar Ketua DPP Hildiktipari (Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia), Suhendroyono, di sela workshop Hildiktipari, di Jogjakarta, Senin (19/11).

Workshop yang diselenggarakan bersama Kemenpar (Kementerian Pariwisata) dan diikuti para pimpinan perguruan tinggi pariwisata se Indonesia, itu salah satunya memang membahas seputar persoalan destinasi pariwisata.

Tentang destinasi, lanjut Suhendroyono, Kemenpar akan melibatkan perguruan tinggi pariwisata. Tujuannya agar destinasi pariwisata bisa digarap secara lebih baik lagi. Pengembangan destinasi pun diharapkan bisa lebih terencana, terukur, dan jelas progresnya. “Selama ini perguruan tinggi belum banyak dilibatkan,” tandasnya.

Perguruan tinggi pariwisata, selama ini hanya dilibatkan secara konsep. Belum secara riil. Konsep-konsep itupun tak selalu diterjemahkan secara deskriptif. “Perlu ada perubahan total menyangkut sistem pariwisata. Tourism behaviour harus diterapkan secara benar ke semua pemangku kepentingan pariwisata,” papar Suhendroyono.

Tanpa perubahan sistem secara total, Suhendroyono pesimis target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akan tercapai pada 2019 besok. Saat ini saja jumlah kunjungan wisatawan itu baru 17 juta orang, sementara pemerintah menargetkan 20 juta orang pada 2019. “Saya tak yakin target tercapai karena 2019 tinggal sebentar lagi,” ujarnya kemudian.

Bertajuk Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di PTP (Perguruan Tinggi Pariwisata), workshop juga membahas tentang LSP (lembaga sertifikasi profesi), RPL (rekognisi pembelajaran lampau), dan LAM (lembaga akreditasi mandiri) PTP.

“Tentang LSP, nantinya lulusan PTP tak hanya jadi pekerja seperti selama ini, tapi juga bisa dihargai sebagai profesi. Sedangkan RPL lebih membahas soal kurangnya tenaga dosen pariwisata, dan LAM mengingat masih banyak program studi perguruan tinggi yang belum terakreditasi,” jelas Suhendroyono, yang juga Ketua Stipram (Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo) Jogjakarta itu. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan