Jari-jari Pun Perlu Budi Pekerti

Eko Suwanto (kiri) dan Rony Primanto Hari

Eko Suwanto (kiri) dan Rony Primanto Hari

JOGJA – Beredarnya banyak berita bohong alias hoaks di media sosial menunjukkan banyak orang bisa menggunakan internet tapi masih sedikit yang mampu memanfaatkan secara positif. Bersama Dinas Kominfo, DPRD DIJ pun akan meluncurkan program literasi media sosial bagi masyarakat. Secara umum DPRD dan Dinas Kominfo akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna sebesar-besarnya menyejahterakan masyarakat.

Komisi A DPRD DIJ mendorong pemda dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan merebaknya hoaks. “Melalui program literasi media sosial, kita memfasilitasi pelatihan teknologi informasi agar jari-jari kita punya budi pekerti yang baik. Tidak digunakan untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ, Eko Suwanto, di ruang rapat paripurna DPRD DIJ, Rabu (25/4).

Berdasarkan pengalaman menghadapi bencana badai Cempaka beberapa waktu lalu, DPRD DIJ juga mendorong pemda DIJ untuk memaksimalkan pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk kepentingan pengurangan risiko bencana. Juga untuk keperluan lain. Antara lain pemberdayaan sekaligus pengembangan UMKM. Karena itu Komisi A DPRD DIJ mengajukan raperda atas inisiatif dewan berupa Raperda Pemanfaatan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

“Dalam rangka mendorong pemda DIJ meningkatkan layanan publik, pembahasan terakhir raperda tersebut kami targetkan pada Agustus mendatang dan mudah-mudahan September sudah selesai,” ujar Eko seraya menyatakan, bersamaan dengan itu diluncurkan pula program literasi dan pelatihan medsos, co-working space dan pemasangan free wifi di 112 titik pada 2018 ini.

Anggota DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengemukakan, optimalisasi pemanfaatan TIK juga akan sangat bermanfaat untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. “Harapan kita ke depan, melalui dana CSR pihak swasta, seluruh jalan di Jogja difasilitasi pemasangan perangkat CCTV, bekerjasama antara Pemda DIY dengan Polda DIY,” katanya.

Peraturan itu juga diharapkan memudahkan masyarakat ketika ingin mengakses informasi mengenai APBD dan Danais (dana keistimewaan) maupun semua informasi terkait dengan fasilitas publik lainnya, seperti ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, dan lain-lain. “Sekali lagi, teknologi informasi hanya alat untuk percepatan pelayanan publik. Kita akan mendorong agar Jogja bisa menjadi percontohan bagi daerah lain,” tandas Eko.

Kepala Diskominfo DIJ, Rony Primanto Hari menyatakan, menyambut baik inisiatif dewan atas raperda tersebut maupun program-program lain yang bersinggungan dengan TIK. Hal itu sangat penting dan wajar mengingat tingginya pemanfaatan TIK di DIJ. Survei sejumlah pihak, termasuk dari APJI (Asosiasi Penyedia Jasa Internet) menunjukkan, pemanfaatan TIK di DIJ nomor dua setelah DKI Jakarta. “Lebih dari enam puluh persen masyarakat DIJ sudah terkoneksi internet,” tuturnya.

Menjadi persoalan ketika tingginya frekuensi penggunaan internet itu belum diimbangi dengan peraturan. “Belum ada aturan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan swasta. Kita menyambut baik pembahasan Raperda Pemanfaatan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya, Diskominfo DIJ sudah melakukan berbagai persiapan antara lain merintis sejumlah program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Jogja Smart Province,” papar Rony.

Di antaranya, imbuh Rony, pengembangan Co-Working Space yang berlokasi di Kantor Diskominfo DIY Jalan Brigjen Katamso Jogjakarta. Di tempat itu tersedia sejumlah komputer terkoneksi internet yang bisa dipakai oleh masyarakat secara gratis. “Segala perangkat yang tersedia di Co-Working Space merupakan bentuk fasilitasi pemda DIJ kepada masyarakat yang ingin mengembangkan industri kreatif digital,” katanya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan