Jogja Bisa Ditinggal Wisatawan, Mengapa?

Raker Komisi A: Dirlantas Polda DIJ Kombes Pol Latif Usman (dua kiri) pada Raker dengan Komisi A DPRD DIJ dipimpin Ketua Komisi A DPRD DIJ, Eko Suwanto (paling kanan), di ruang komisi setempat, Senin (8/1).

Raker Komisi A: Dirlantas Polda DIJ Kombes Pol Latif Usman (dua kiri) pada Raker dengan Komisi A DPRD DIJ dipimpin Ketua Komisi A DPRD DIJ, Eko Suwanto (paling kanan), di ruang komisi setempat, Senin (8/1).

JOGJA – Dari sisi angka kecelakaan lalulintas, kota Jogja boleh bangga. Hingga saat ini Kota Pelajar itu masih menjadi kota teraman. Namun dari sisi kenyamanan, terutama berkaitan dengan pariwisata, Jogja bisa saja tinggal menjadi kota kenangan. Perlu antisipasi dan segera menerapkan aturan ketertiban secara tegas.

“Kemacetan, kesemrawutan lalulintas saat ini sudah semakin menyesakkan. Perlu antisipasi. Jangan sampai menjadi bumerang dan Jogja akan ditinggal wisatawan karena tak lagi menjadi kota tujuan wisata yang nyaman,” ungkap Dirlantas Polda DIJ, Kombes Pol Latif Usman, pada raker (rapat kerja) dengan Komisi A DPRD DIJ, di ruang Komisi setempat, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Senin (8/1).

Sarana prasarana jalan di kota Jogja sebenarnya masih cukup jika dibandingkan dengan jumlah warganya. Namun ditambah dengan pendatang dan pertumbuhan serta kegiatan ekonomi, menjadikan lalulintas semrawut. “Perlu penertiban kendati tidak bisa ‘saklek’ karena bisa justru mematikan kegiatan ekonomi tersebut,” ujar Latif.

Ia pun mencontohkan kegiatan warung lesehan yang mendominasi. Begitu juga perhotelan yang tidak memiliki lahan parkir memadai. Semua itu kadang menjadi penyebab kesemrawutan, kemacetan. “Tanpa penanganan segera, bisa saja pendatang, wisatawan ‘kapok’ ke Jogja,” katanya.

Khusus untuk perhotelan, Latif mengingatkan, sebenarnya IMB-nya jangan sampai terbit sebelum terbit Amdal Lalulintas. “Tapi semuanya sudah terlanjur. Tinggal bagaimana sekarang meminimalisir dampak negatif. Kami juga sudah melayangkan surat ke limapuluh hotel, terkait persoalan parkir itu,” paparnya.

Latif pun menandaskan, tanpa antisipasi sejak dini dan penanganan yang tepat, bisa jadi Jogjakarta hanya tinggal menjadi kota kenangan bagi wisatawan. Jangan sampai terjadi karena hingga saat ini persentase kecelakaan lalulintas di kota Jogja, sebesar 12 persen menjadi persentase terkecil se Indonesia. Dengan kata lain menjadi kota paling aman dibandingkan kota lain di Indonesia.

“Kondisi itu bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri. Perlu diekspos. Kualitas kelengkapan jalan juga sangat bagus. Tinggal bagaimana membenahi perilaku pengguna jalan dalam berlalulintas. Perlu kearifan menanganinya karena pengguna jalan di Jogja tidak hanya warga setempat tapi juga para pendatang yang tentu memiliki karakter masing-masing,” tutur Latif kemudian.

Ketua Komisi A DPRD DIJ, Eko Suwanto mengemukakan, sebenarnya DIJ sudah memiliki payung hukum terkait dengan paparan dirlantas, yakni Perda No 2/2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. “Tak kurang dari sepuluh tertib ada di dalam perda tersebut, misal soal anak di bawah umur berkendara. Aturannya sudah jelas. Dilarang. Tinggal bagaimana pihak terkait, termasuk Satpol PP melaksanakan dan menegakkan perda tersebut secara tegas dan konsisten,” katanya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan