Kaum Ini Masih Saja Jadi Komoditas Kampanye

Outlook 2019: Diskusi 'Outlook MPM for Indonesia 2019', di Grha Suara Muhammadiyah, Jogjakarta, Selasa (8/1), menghadirkan empat orang pemateri.

Outlook 2019: Diskusi ‘Outlook MPM for Indonesia 2019’, di Grha Suara Muhammadiyah, Jogjakarta, Selasa (8/1), menghadirkan empat orang pemateri.

JOGJA – Indonesia telah menjalani 12 kali pemilu dengan empat kali pemiihan langsung pasca reformasi. Tetapi tetap saja masih ada kaum marjinal yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Bahkan mereka masih saja menjadi komoditas kampanye setiap kali pemilu berlangsung.

“Memprihatinkan. Setelah sekian lama, indeks pembangunan manusia justru turun. Ini membuktikan masih ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh,” ungkap Ketua MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah, M Nurul Yamin, di Grha Suara Muhammadiyah, Jogjakarta, selasa (8/1).

Di sela diskusi bertajuk Outlook MPM for Indonesia 2019, itu Yamin pun mengharapkan, para calon legislatif maupun calon pemimpin lainnya jangan hanya menjadikan pemberdayaan terhadap kaum marjinal sebatas bahan kampanye.

“Masih adanya kaum marjinal bahkan ada sekelompok masyarakat yang belum tersentuh pembangunan, bukan berarti pemerintah tidak bergerak. Sudah, tapi mungkin masih kurang. Itulah mengapa persoalan itu belum teratasi,” tutur Yamin.

Dipandu Sekretaris MPM PP Muhammadiyah Bachtiar Dwi Kurniawan, diskusi menghadirkan empat orang pemateri. Masing-masing Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah Ahmad Ma’ruf SE MSi menyoroti pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial Indonesia 2019.

Pemateri lain, Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah Amir Panzuri SS tentang UMKM Indonesia era industri 4.0, Koordinator Divisi Difabel MPM PP Muhammadiyah Dr Arni Surwanti MSi tentang praksis kebijakan publik yang ramah disabilitas, dan Divisi Pertanian terpadu MPM PP Muhammadiyah Suadi SPi MSc PhD tentang kedaulatan pangan dan maritim untuk kemakmuran anak bangsa.

Yamin mengemukakan, MPM PP Muhammadiyah memang telah mulai melakukan pemberdayaan masyarakat di beberapa daerah. Terutama daerah terluar. “Tapi itu semua hanyalah gerakan kultural. Masih perlu dukungan melalui kebijakan struktural sehingga hasilnya akan lebih terasa,” katanya.

Soal disabilitas, misalnya, masih ada pemda yang belum memiliki perda (peraturan daerah) menyangkut kaum disabilitas. Apalagi implementasi kebijakan yang benar-benar memenuhi hak kaum tersebut.

“Negeri ini masih memerlukan kebijakan yang pro petani, pro nelayan, pro rakyat, maupun pro kesejahteraan masyarakat secara umum. Para caleg, para calon pemimpin perlu memperhatikan ini. Jangan hanya menjadikannya sebagai isu kampanye semata,” tandas Yamin. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan