Kembalikan Kehormatan Ketua MK Didesak Mundur

Mundur: (kiri-kanan) Perwakilan Forum Hukum PTM se Indonesia, Sekretaris III Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Said Noor Prasetyo SH MH, Dekan FH UMY Dr Trisno Raharjo SH MHum, Dekan FH UAD Rahmat Muhajir Nugroho SH MH, dan Kepala Prodi Universitas Muhammadiyah Jember Djoko Purwanto SH MHum mendesak pengunduran diri Prof Dr Arief Hidayat SH MS sebagai Ketua MK maupun Hakim Konstitusi.

Mundur: (kiri-kanan) Perwakilan Forum Hukum PTM se Indonesia, Sekretaris III Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Said Noor Prasetyo SH MH, Dekan FH UMY Dr Trisno Raharjo SH MHum, Dekan FH UAD Rahmat Muhajir Nugroho SH MH, dan Kepala Prodi Universitas Muhammadiyah Jember Djoko Purwanto SH MHum mendesak pengunduran diri Prof Dr Arief Hidayat SH MS sebagai Ketua MK maupun Hakim Konstitusi.

JOGJA – Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia mendesak Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) untuk mundur dari jabatannya maupun sebagai Hakim Konstitusi. Sebagai negarawan tidak semestinya ketua MK melakukan kekeliruan, sekecil apapun. Dalam ranah etik sekalipun.

“Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara yang terhormat dan mulia. Sangat tidak elok ketika pucuk pimpinannya diadukan ke Dewan Etik dan dinyatakan bersalah. Seringan apapun kesalahan itu,” ujar Dekan FH UMY, Dr Trisno Raharjo SH MHum, yang juga ketua forum hukum tersebut, kepada wartawan, di kampus UMY, Senin (5/2).

Ada dua perbuatan dan terbukti Dewan Etik MK telah menjatuhkan sanksi ringan terhadap Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat SH MS. Masing-masing kasus tahun 2016 saat Ketua MK memberikan katabelece kepada Jaksa Agung Muda untuk memberikan ‘pembinaan’ kepada seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Serta perbuatan pada 2017, ketika sebagai Ketua MK bertemu dengan anggota Komisi III DPR RI saat sedang mencalonkan kembali sebagai Hakim Konstitusi. “Memang tak ada aturan atau pidana yang dilanggar, tapi untuk mengembalikan marwah atau kehormatan MK sepatutnya Prof Arief mengundurkan diri,” papar Trisno.

Kebetulan saja kali ini kasus tersebut menimpa Prof Arief. “Kalau pun menimpa hakim konstitusi yang lain, kami juga akan menyatakan sikap yang sama. Kesalahan kecil yang berbuah sanksi merupakan persoalan besar terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap mahkamah maupun hakim konstitusi,” tandas Trisno.

Seorang negarawan, timpal Dekan FH UAD Rahmat Muhajir Nugroho SH MH, yang dipegang adalah integritasnya. Harus merupakan sosok yang tak tercela. “Karena itu, kami tunggu sikap kenegarawanan Prof Arief untuk secara legawa mengundurkan diri. Sikap semacam itu, saya kira akan lebih terhormat,” tandasnya, yang juga sekretaris forum hukum tersebut.

Dengan keyakinan akan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, forum tersebut akan sangat mendukung apabila Prof Arief mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK dan Hakim Konstitusi. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan