Kemiskinan Perkotaan Butuh Perhatian

Cholid Mahmud

Cholid Mahmud

WONOSARI – Angka kemiskinan di DIY saat ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kaum miskin kota pun masih banyak dan butuh perhatian. Karena itu dana kelurahan sebaiknya lebih banyak dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat ketimbang untuk infrastruktur.

“Kita bisa memaklumi jika dana desa lebih banyak untuk pembangunan fisik. Tapi kalau di kota, fisiknya kan relatif sudah bagus. Ingat, kaum miskin kota itu masih banyak. Itu butuh perhatian,” ujar anggota Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud, di sela Sosialisasi MPR, di Aula Kantor BMT Mulia, Tegalmulyo, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, DIY, Jumat (1/2) sore.

DIY memperoleh alokasi dana kelurahan sebesar Rp 15,8 miliar untuk 45 kelurahan di kota Jogjakarta dan satu kelurahan di kabupaten Kulonprogo. Penggunaannya, memang masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. “Harapannya, lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat perkotaan,” tegas Cholid.

Berdasarkan evaluasi selama ini, imbuh Cholid, 70-80 persen dana desa lebih banyak untuk kegiatan pembangunan fisik. “Bisa dimaklumi. Beda dengan di kota. Justru kaum miskin kota yang harus lebih banyak memperoleh perhatianm” katanya.

Angka kemiskinan di DIY sampai saat ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Data BPS 2018 menunjukkan, angka kemiskinan nasional 9,82 persen dan DIY 12,03 persen. “Angka kemiskinan DIY itu bukan berarti meraka dari pedesaan saja. Warga perkotaan juga banyak yang belum beruntung secara ekonomi,” ujar Cholid.

Dana kelurahan Rp 15,8 miliar jika dibagi merata, setiap kelurahan akan mendapatkan Rp 343 juta. Cukup untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat perkotaan yang kurang mampu.

“Berbeda dengan dana desa yang alokasinya juga untuk honor perangkat desa, dana kelurahan kan tidak untuk honor karena perangkatnya PNS. Jadi dana kelurahan bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan,” tandas Cholid.

Ia meyakini, dana kelurahan mampu menekan angka kemiskinan di DIY. “Selama digunakan untuk kegiatan produktif dan langsung menyentuh warga miskin, angka kemiskinan bisa turun,” ujar Cholid.

Secara terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, Maladi mengatakan, rencananya dana kelurahan cair Maret besok. Pemda DIY menunggu petunjuk teknis dari kemendagri tentang penggunaan dan pertanggungjawabannya. “Petunjuk teknis tersebut menjadi rujukan tindak lanjut gubernur,” katanya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan