Keragaman Fatwa Perbankan Picu Kontroversi di Arab Saudi

IMG_20161220_182635
Anggoro Rulianto/Jurnal Jogja
JOGJA – Kepatuhan syariah dalam sistem keuangan dan perbankan Islam menjadi isu penting dalam diksusi ekonomi beberapa dekade terakhir. Dalam pengoperasian bank Islam, kepatuhan syariah menjadi tonggak utama yang harus memenuhi otoritas produksi fatwa, positivisasi fatwa, serta pengawasan.
“Sayangnya, implementasi di Kerajaan Arab Saudi tidak menunjukkan harmonisasi antar-berbagai entitas,” ujar dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang, Shofiah Tidjani Lc MSi, saat ujian terbuka program doktor Prodi Agama dan Lintas Budaya Kajian Timur Tengah, di Sekolah Pascasarjana UGM, Selasa (20/12).
Ketidakharmonisan antara realita microcosmic law dan macrocosmic law telah menjadi isu yang sangat sensitif di Kerjaan Arab Saudi, khususnya terkait pembahasan ekonomi Islam dalam ranah regulasi. Hubungan microcosmic law dan macrocosmic law di wilayah Arab Saudi disimbolkan dengan dua elemen entitas penting negara, yaitu raja dan mufti (ulama).
Raja merupakan simbol manifestasi otoritas macrocosmic law, sedangkan mufti merupakan simbol manifestasi otoritas microcosmic law. “Ada diskoneksi dalam hubungan ulama dengan umara atau pemerintah di sektor perbankan Islam Arab Saudi,” tutur Shofiah kemudian.
Berlakunya regulasi yang seragam terhadap seluruh bank konvensional dan bank Islam ternyata tidak selalu bisa mengakomodasi kebutuhan regulasi perbankan Islam. Kondisi ini telah mendorong lembaga-lembaga perbankan menggantungkan legitimasi produk aktivitasnya kepada sebuah dewan syariah yang diinisiasi pendirinya oleh setiap bank.
Melalui disertasi berjudul ‘Analisis Microcosmic Law dan Macrocosmic Law Otoritas Fatwa-Fatwa Perbankan Di Kerajaan Arab Saudi’, Shofiah menuturkan, kemajemukan dan keragaman fatwa memicu kontroversi di Arab Saudi. Muncul pula beberapa tantangan regulasi, seperti tekanan sistem keuangan global dan revisi pasal-pasal sama yang tidak relevan.
“Beberapa hal seperti koordinasi pengawasan perbankan Islam, sentralisasi fatwa perbankan nasional dan ketegasan pada bank-bank asing dan konvensional menjadi pekerjaan rumah terhadap kepatuhan syariah yang harus diselesaikan,” tandas Shofiah. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan