Konsep ‘Gandheng-Gendhong’ Sejahterakan Warga

Wakil Walikota Jogjakarta Heroe Poerwadi

Wakil Walikota Jogjakarta Heroe Poerwadi

JOGJA – Banyak program, kebijakan pemkot (pemerintah kota) Jogjakarta yang akan digelontorkan pada 2018. Tatakelola pemerintahan, kinerja birokrasi, dan infrastruktur merupakan tiga persoalan besar yang akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Tanpa mengenyampingkan permasalahan lain yang juga membutuhkan perhatian. Menurunkan tingkat kemiskinan pun masih menjadi target untuk dicapai.

“Semuanya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan warga kota. Salah satunya melalui konsep ‘gandheng-gendhong’ yang akan kami galakkan di 2018,” ungkap Wakil Walikota Jogjakarta, Heroe Poerwadi, saat bincang santai dengan wartawan, di salah satu tempat makan dan minum, di Kotabaru, Jogjakarta, Sabtu (30/12) petang.

Konsep gandheng-gendhong merupakan salah satu cara yang akan terus dikumandangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Agar warga terlepas dari akar permasalahan kemiskinan. Pun, agar masyarakat bahagia. “Bahagia tak sekadar angka-angka, tapi bagaimana warga hidup bermasyarakat saling menguatkan, gotong-royong. Sekaligus mengangkat kembali kekerabatan kampung,” tutur Heroe.

Menggalakkan konsep tersebut, pemkot akan menggandeng berbagai pihak yang oleh wakil walikota disebut sebagai 5-K. Meliputi Kota, Kampung, Komunitas, Korporat, dan Kampus. “Dengan cara ‘dikeroyok’ oleh berbagai pihak tersebut, pembangunan akan berbasis pada kampung. Sekaligus membuat kampung mandiri dan dalam beberapa hal mampu melakukan pembangunan secara swadana,” imbuh Heroe.

Melalui pembangunan berbasis kampung, papar wawali kemudian, identifikasi warga miskin pun diharapkan semakin jelas. Jika tahun kemarin mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,9 persen, maka pada 2018 ini pemkot Jogja menargetkan penurunan kemiskinan sebesar satu persen.

Jika 2017 masih ada sekitar 7,4 persen warga miskin maka pada 2018 diharapkan tinggal sekitar 6,4 persen warga miskin. Secara total, sekarang ini masih ada 18.000 KK (kepala keluarga) warga kota Jogja yang masuk kategori miskin. “Mereka masuk ke dalam tiga kelompok miskin yang memperoleh subsidi dari pemkot,” jelas Heroe.

Dari total warga miskin tersebut, menurut Heroe, ada 7.000 KK yang masuk kelompok paling miskin. “Sebanyak kepala keluarga itu sudah tidak bisa diapa-apakan. Mereka antara lain warga kota yang sudah lansia, tak memiliki keluarga, sudah tidak produktif, tak memiliki pendapatan sehingga tak bisa lagi dientaskan.”

Sedangkan dua kelompok miskin lainnya masih bisa dientaskan melalui sentuhan berbagai program pemberdayaan dari OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, seperti dinas sosial, dinas perindustrian dan perdagangan, maupun OPD lain. “Mereka sebenarnya memiliki pendapatan tapi masih kurang sehingga memerlukan campur tangan pemerintah,” tegas Heroe.

Selain tiga kelompok tersebut, pemkot Jogjakarta menginginkan satu ‘kotak’ lagi guna menampung warga yang tak lagi miskin tapi masih sangat rentan untuk kembali miskin. “Mereka sudah lepas dari garis kemiskinan tapi perlu terus dijaga. Perlu perlakuan, pendekatan, pemberdayaan yang berbeda karena sewaktu-waktu mereka bisa kembali jatuh miskin,” tutur Heroe lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan