Korupsi Berjamaah Oleh Politisi dan Swasta

JOGJA (jurnaljogja) – Ada kecenderungan pelaku korupsi tidak lagi didominasi kalangan politisi dan birokrat, melainkan melibatkan swasta. Bahkan korupsi berjamaah dilakukan oleh politisi dan swasta lewat pangaturan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Namun demikian, belum ada aturan tentang korupsi yang dilakukan swasta di Indonesia.

“Selama ini tidak diatur mengenai korupsi yang dilakukan swasta dalam hal penyuapan, terkecuali melibatkan politisi dan PNS,” kata peneliti dari Lembaga Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM Jogjakarta, Dr Rimawan Pradiptya dalam laporan analisis database korupsi,  Selasa (5/4).

Berdasarakan data Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM menyebutkan, korupsi yang dilakukan politisi (legislator dan kepala daerah) serta swasta sepanjang 2001 hingga 2015, sebanyak 1.420 orang dihukum, sedangkan korupsi dari kalangan PNS sebanyak 1.115 terpidana.“Total nilai korupsi oleh politisi dan swasta mencapai Rp 50,1 triliun,” katanya.

Menurut dia, korupsi yang dilakukan para koruptor selama ini terkesan seolah-olah ‘disubsidi’ oleh negara karena uang yang dikembalikan terdakwa ke negara sangat kecil dibanding nilai uang yang dikorupsi. Ditunjuk contoh, kasus korupsi yang terjadi di Bantul dan Denpasar berdasarkan hasil pemetaan korupsi yang diunggah di situs cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id. Di Bantul terdapat 12 terdakwa dengan nilai kerugian mencapai Rp 16,3 miliar. Namun uang korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp 4,2 miliar. “Ini artinya Rp 12 miliar disubsidi ke koruptor,” sebutnya. Sementara di Denpasar, Bali, diketahui terdapat 21 terdakwa dengan kerugian negara Rp 71,5 miliar, sementara hasil korupsi yang dikembalikan hanya dibawah Rp 1 miliar.

Daerah Jabodetabek dan Sumatera, disebutnya daerah yang paling korup. Sebanyak Rp 121,3 tiliun atau 94,08 persen  dari total dana yang dikorupsi sepanjang 15 tahun mencapai Rp 195,14 triliun.“Terdakwa korupsi di wilayah Jabodetabek 424 orang dan di Sumatera 578 orang,” katanya.

Menurutnya perlu reorientasi strategi penanggulangan korupsi untuk fokus ke korupsi oleh politisi dan swasta.  Apalagi korupsi dimulai sejak dalam pembuatan peraturan UU dan perda yang melibatkan keduanya. “Kita tahu UU dibuat para politisi yang sudah kongkalikong dengan swasta, seperti melegalkan korupsi sruktural dengan dorongan membuat peraturan yang sejak awal sudah korup,” tuturnya.

Untuk itu, UU Tipikor perlu direvisi dengan menambah pasal yang mengatur jenis korupsi yang dilakukan swasta, termasuk korupsi antara swasta dengan swasta. “Tidak hanya korupsi yang melibatkan swasta dengan pejabat publik dan politisi,” katanya. (bam)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan