Kota Pendidikan Sarat Persoalan Pendidikan

(kiri-kanan) Baskara Aji, Ki Supriyoko, M Darul Falah

(kiri-kanan) Baskara Aji, Ki Supriyoko, M Darul Falah

JOGJA – Sebagai Kota Pendidikan, Jogjakarta telah mencanangkan akan menjadi kota pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada 2025. Peningkatan mutu pendidikan pun menjadi tuntutan utama untuk mencapainya. Hanya saja, hingga saat ini justru masih banyak persoalan pendidikan yang harus diselesaikan di Jogjakarta.

“Untuk persoalan akses pendidikan, partisipasi pendidikan, dan perluasan pendidikan, relatif sudah tidak ada persoalan. Tapi untuk mutu, terus terang masih banyak persoalan,” ungkap Kadisdikpora (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) DIY, K Baskara Aji, pada diskusi pendidikan, yang digelar Fraksi PKS, di ruang Komisi A DPRD DIY, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Senin (18/3).

Membangun mutu pendidikan, lanjut Aji, bukan persoalan mudah karena menyangkut sumberdaya guru. “Jumlah dan distribusi guru tak lagi menjadi masalah di DIY. Persoalannya, perbandingan guru PNS dan non PNS tidak seimbang. Lebih banyak guru non PNS di DIY dan ini menjadi persoalan menyangkut mutu pendidikan,” katanya.

Pendanaan, menurut Aji, juga menjadi persoalan cukup pelik. APBD memang meningkat, tapi anggaran untuk pelayanan penyelenggaraan pendidikan justru semakin sedikit. “Tentu, ini memerlukan efisiensi. Perlu prioritas untuk peningkatan kesejahteraan guru lebih dahulu, atau untuk sarana prasarana pendidikan dulu,” tuturnya kemudian.

Pakar pendidikan Prof Dr Ki Supriyoko mengemukakan, pada era digital di industri 4.0 ini perlu dirancang suatu program pendidikan yang lebih pas. “Persoalannya, banyak program pendidikan saat ini yang tidak fit-in dengan anak didik. Banyak guru yang tertinggal dibandingkan anak didik, jika itu menyangkut teknologi informasi,” katanya.

Perlu pula dipikirkan keistimewaan pendidikan di DIY. Dewan Pendidikan di DIY telah merumuskan ada lima pusat atau sumber pendidikan yang khas di Jogjakarta. Meliputi, Kraton terutama untuk pendidikan budaya, Pondok Pesantren, Muhammadiyah, Tamansiswa, dan pusat pendidikan non muslim.

Kendati begitu, imbuh Supriyoko, lima pusat atau sumber pendidikan tersebut belum dirumuskan secara kongkrit. Ia pun mencontohkan berbudi halus harus menjadi keistimewaan produk pendidikan Jogjakarta. Sayangnya, budi halus itu mulai hilang. “Karenanya, harus dihidupkan kembali,” tegasnya.

Ketua DPW PKS DIY, M Darul Falah SHut MP menyatakan, pemerataan kesempatan pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, belum optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan terutama perguruan tinggi, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pendidikan di Jogjakarta.

Belum adanya ciri khas pendidikan, serta tifdak adanya desain dan format pembiayaan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menurut Falah, pun masih menjadi persoalan yang menyelimuti pendidikan di Jogjakarta.

“Jika daerah lain mencanangkan pendidikan hingga jenjang SMA, maka DIY harus berani menargetkan pendidikan hingga pendidikan tinggi. Jangan hanya Wajib Sekolah, tapi harus ada target Wajib Kuliah, bagi seluruh anak muda di Jogjakarta,” tutur Falah.

Untuk itu, masing-masing perguruan tinggi wajib menyediakan beasiswa. Berapa pun jumlahnya. Keterlibatan alumni juga sangat diperlukan. “Saya kira Jogjakarta tidak kekurangan alumni yang bisa dimintai partisipasinya untuk membangun pendidikan di Jogjakarta,” tandas Falah. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan