Kurikulum Pariwisata Tertinggal Jauh

IMG_20170806_104607
JOGJA – Ironis. Indonesia yang mengunggulkan pariwisata sebagai salah satu penghasil devisa negara justru baru mengakui pariwisata sebagai ilmu pada 2007. Kurikulum pariwisata yang ada saat ini pun sudah tertinggal jauh bila dibandingkan perkembangan pariwisata yang sangat dinamis.

“Perkembangan pariwisata itu sangat cepat. Terus berubah sepanjang waktu. Sementara kurikulum pariwisata kita tak pernah berubah,” ujar Ketua Hildiktipari (Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia), di Jogjakarta, Rabu (2/8).

Pemahaman terhadap ilmu pariwisata, lanjut Suhendroyono, pun masih minim. “Salah satu buktinya, kita sangat susah menambah jumlah wisatawan. Jumlah kedatangan wisatawan kita masih sangat sedikit,” tuturnya seraya mencontohkan, kota Barcelona Spanyol yang hanya berpenduduk 1,6 juta jiwa tapi mampu mendatangkan 30 juta orang wisatawan per tahunnya.

Agar pariwisata maju dan berkembang, harus ada sinergitas antara peneliti alias perguruan tinggi, industri, dan pejabat. “Jika tiga dimensi itu tidak saling terlibat, omong kosong untuk memajukan pariwisata,” tegas Suhendroyono, yang juga Ketua Stipram (Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo) Jogjakarta itu.

Di tengah tantangan pada dunia pendidikan pariwisata, itu Suhendroyono bertekad, akan terus mengembangkan Stipram sehingga akan mampu mencerdaskan anak bangsa dalam jumlah lebih banyak lagi. “Kami menargetkan, Stipram sudah harus menjadi universitas pada tiga tahun mendatang. Dan dua tahun ke depan, sudah harus membuka program S3,” katanya.

Dengan kondisi semacam itu, menurut Suhendroyono, Stipram akan menjadi satu-satunya sekolah pariwisata yang memiliki program S3 alias doktoral. “Saat ini pun kami merupakan lembaga pendidikan tinggi satu-satunya di Indonesia yang telah membuka program S2 untuk ilmu murni pariwisata,” ujarnya bangga.

Masyarakat pun sepertinya mencermati perkembangan positif sekolah tinggi tersebut. Terbukti, untuk tahun akademik ini jumlah mahasiswa baru Stipram mencapai 1.523 orang, sedangkan kuota yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya hanya 1.200 orang.

“Di satu sisi, itu tentu menggembirakan. Di sisi lain menjadikan dilema bagi kami selaku pengelola. Paling tidak, menjadi tantangan bagi kami untuk menambah jumlah dosen. Kalau sarana prasarana, seperti ruang kuliah, tidak menjadi masalah. Tinggal diatur jamnya,” papar Suhendroyono. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan