Lebih Tiga Ribu Warga Kota Belum Rekam KTP

erwe

JOGJA – Memaksimalkan partisipasi warga masyarakat pada Pemilu 2019 sekaligus agar hak politik warga tidak hilang, bagi warga kota Jogjakarta yang belum melakukan perekaman KTP-el (KTP-elektronik) diminta untuk segera melakukan perekaman.

“Kepada para ketua RW maupun pengurus kampung yang lain, sekiranya bisa menginformasikan sekaligus meminta warganya untuk segera melakukan perekaman e-KTP bagi yang belum,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, kepada segenap pengurus RT dan RW se kecamatan Umbulharjo, Jogjakarta, yang hadir pada bincang warga, di salah satu rumah makan di Jalan Timoho, Jogjakarta, Sabtu (1/12) malam.

Seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali para pengurus RW maupun RT, memiliki peran penting untuk mewujudkan pemilihan umum yang damai, bermartabat dan berbudaya. “Agar tidak kehilangan hak pilih, sekali lagi kami minta agar para pengurus RW mengingatkan warganya,” tegas Eko.

Hingga Oktober kemarin, masih ada 3.377 orang warga kota Jogjakarta yang belum melakukan perekaman KTP-el. “Untuk itulah, RT dan RW bisa segera mendampingi perekaman data kependudukan. Tentu Biro Tata Pemerintahan dan Dispendukcapil yang harus mengkoordinasikannya,” kata Eko.

Dalam dialog yang juga dihadiri anggota DPRD Kota Jogjakarta, Danang Rudyatmoko, itu Eko pun meminta segenap pengurus RT dan RW dalam koordinasi pemkot membantu KPU menyempurnakan data kependudukan. “Agar tak ada yang kehilangan hak pilih serta urusan data kependudukan segera beres,” katanya.

Melalui forum reses itu mengemuka pula tentang pentingnya pengurus RT/RW berperan dalam proses berdemokrasi di tingkat lokal. “Kita berharap pengurus RT/RW jadi juru damai, juru musyawarah dan bisa membuat suasana Jogjakarta lebih aman,” tutur Eko menjawab salah seorang pengurus RW.

Hal itu, imbuh Eko, penting guna mewujudkan pemilihan umum yang bermartabat dan berbudaya. “Kita dukung RT dan RW menjadi penjaga perdamaian di setiap wilayah. Karena itu kita rekomendasikan pemda DIY dan pemkot Jogjakarta meningkatkan kesejahteraan RT dan RW sesuai Perda No 5 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik,” tandasnya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan