Lemhanas Sambangi DPRD DIY, Ada Apa

Lemhanas: Kunjungan anggota Lemhanas di DPRD DIY, Senin (1/7).

Lemhanas: Kunjungan anggota Lemhanas di DPRD DIY, Senin (1/7).

JOGJA – Sebanyak 25 orang anggota Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) dan tujuh orang staf menyambangi DPRD DIY, Senin (1/7). Anggota SSDN (Studi Strategis Dalam Negeri) Kelompok Provinsi DIY PPRA (Program Pendidikan Angkatan) ke-59 Lemhanas itu bermaksud mempelajari dan memahami kondisi strategis di DIY.

“Kedatangan kami untuk memahami potensi dan berbagai permasalahan daerah dari aspek kesejahteraan dan keamanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta hankam,” ungkap Mayjend TNI Sonhadji SIP MM selaku kepala rombongan SSDN Lemhanas itu.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana yang menerima rombongan Lemhanas menjelaskan berbagai kondisi terkini DIY. Mulai dari angka kemiskinan, hingga posisi dan pola komunikasi DPRD dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku raja maupun Gubernur DIY.

“Meski berkedudukan sebagai raja, tapi Sri Sultan tetap demokratis. Tetap menerima dengan lapang dada manakala menerima kritikan. Kami pun akan dengan keras mengoreksi apabila ada kekeliruan kebijakan yang dikeluarkan Sultan. Itulah salah satu keistimewaan DIY yang memiliki gubernur sekaligus seorang raja dan kekuasaannya pun dilimpahkan melalui penetapan. Bukan pemilihan sebagaimana daerah lain,” tutur Yoeke.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa anggota SSDN Angkatan ke-59 yang berasal dari berbagai unsur, antara lain Angkatan Darat, Polri, hingga Kemendagri itu banyak menanyakan mengenai persoalan agraria, intoleransi, pembangunan bandara baru, hingga pemanfaatan danais (dana keistimewaan).

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengakui, jika masih ada beberapa persoalan di DIY yang hingga kini masih menjadi pro kontra. Bahkan memerlukan perbaikan untuk penyempurnaan.

“Termasuk di antaranya Undang-Undang Keistimewaan DIY yang menurut saya masih belum selesai. Masih belum sempurna. Masih memerlukan perbaikan maupun penambahan di sana-sini hingga undang-undang itu nantinya betul-betul menjadi sarana untuk menyejahterakan masyarakat DIY,” tandas Arif. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan