Masyarakat Belum Pahami Keterbukaan Informasi

Informasi Publik: Ketua Komisi Informasi DIJ Hazwan Iskandar Jaya dan Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI DIJ Suharnani Listiana menjelaskan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, di kantor Kominfo Kota Jogjakarta, Senin (16/4).

Informasi Publik: Ketua Komisi Informasi DIJ Hazwan Iskandar Jaya dan Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI DIJ Suharnani Listiana menjelaskan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, di kantor Kominfo Kota Jogjakarta, Senin (16/4).

JOGJA – Transparansi merupakan salah satu syarat utama demokrasi. Mendorong transparansi, negara pun membentuk KI (Komisi Informasi), sekaligus menerbitkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hanya saja belum banyak masyarakat, bahkan aparatur negara sekali pun yang memahami tentang keterbukaan informasi publik. KI DIJ selama dua tahun belakangan gencar melakukan sosialisasi terutama di perdesaan.

“Banyak aparatur atau perangkat desa yang belum mengetahui tentang keterbukaan informasi publik. Padahal sebagai institusi publik mereka wajib menyampaikan informasi ketika masyarakat memintanya. Apalagi sejak 2014 ada dana desa yang wajib pula dipertanggungjawabkan dan masyarakat berhak mengetahuinya,” ujar Ketua KI DIJ, Hazwan Iskandar Jaya SPMed, kepada wartawan, di kantor Kominfo Kota Jogjakarta, Senin (16/4).

Cukup memprihatinkan. Meski undang-undangnya sudah terbit sejak 2008 tapi belum banyak aparat institusi publik yang memahami tentang keterbukaan informasi publik. “Padahal, bagi institusi publik, yang memberikan pelayanan publik, dengan dana atau anggaran dari negara, wajib hukumnya untuk membuka informasi apabila masyarakat memintanya,” tandas Hazwan.

Hanya saja memang ada beberapa hal, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang tersebut, yang tidak boleh disampaikan ke publik. Misalnya menyangkut rahasia negara, keamanan negara, persoalan privat seperti diagnosis dokter, dan lain-lain. “Jika ada aparatur institusi publik yang tidak memberikan informasi, maka ia bisa dikenai sanksi pidana,” tutur Hazwan kemudian.

Komisi Informasi siap menjadi mediator apabila muncul sengketa terkait keterbukaan informasi. “Dari konsultasi, mediasi maupun sengketa yang terjadi di DIJ, sebagian besar menyangkut persoalan pertanahan. Antara lain, tentang status tanah di satu wilayah. Aparat setempat wajib membuka informasinya apabila ada masyarakat yang menanyakan. Hanya saja, kadang dipersulit sehingga kami harus turun tangan ikut mendampingi atau memediasi,” papar Hazwan.

Sepanjang 2016, imbuh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI DIJ Suharnani Listiana SSos, tercatat ada 17 kasus yang masuk ke KI DIJ dan 78 persennya merupakan kasus-kasus yang terjadi perdesaan. “Karena itulah kami selama dua tahun terakhir gencar melakukan sosialisasi di perdesaan. Bukan hanya pasif, kami pun aktif melakukan jemput bola menggunakan dua kaki. Sosialisasi pada perangkat dan tokoh masyarakat desa, maupun ke masyarakat kebanyakan,” katanya.

Permasalahannya hampir sama, perangkat maupun masyarakat sama-sama belum memahami tentang keterbukaan informasi publik. “Pengetahuan mereka masih sangat minim. Begitu pula ketika kami datang ke sekolah. Hampir semua guru maupun siswa mengaku belum mengetahui perihal keterbukaan informasi publik. Padahal, sekolah juga merupakan institusi publik yang juga mengelola dana masyarakat,” tegas Suharnani.

Guna memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik di kalangan siswa SMA/K, KI DIJ menggelar Cerdas-Cermat bagi siswa SMA/K se DIJ tentang keterbukaan informasi publik. “Tak terduga, antiusiasme mengikuti cerdas cermat sangat besar. Dan pada 21 April besok akan memasuki babak semifinal diikuti 25 tim asal SMA/K se DIJ. Babak final, 24 April mendatang, diikuti lima tim. Masing-masing satu tim terbaik dari tiap kabupaten dan kota di DIJ,” papar Suharnani lebih jauh. (rul).

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan