Merata Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Di DIJ

MTCC: Muhammadiyah Tobacco Control Center menggelar Afternoon Tea, di Jogjakarta, Kamis (12/4) petang, yang antara lain dihadiri Wakil Walikota Jogjakarta Heroe Purwadi.

MTCC: Muhammadiyah Tobacco Control Center menggelar Afternoon Tea, di Jogjakarta, Kamis (12/4) petang, yang antara lain dihadiri Wakil Walikota Jogjakarta Heroe Purwadi.

JOGJA – Regulasi tentang kawasan tanpa rokok sudah merata di DIJ. Empat kabupatan dan satu kota sudah memiliki regulasi tersebut meski bentuknya berbeda-beda. Bahkan tiga daerah, masing-masing Gunung Kidul, Kulonprogo, dan Kota Jogjakarta sudah memiliki Perda (peraturan daerah). Sedangkan Sleman dan Bantul hingga saat ini masih berupa Perbup (peraturan bupati).

Kepala Dinas Kesehatan Kulonpropgo, dr Bambang Haryatno MKes memprihatinkan banyaknya pelajar yang sudah mengisap rokok di wilayahnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kulonprogo menerapkan aturan larangan bagi iklan rokok. “Setelah terbitnya aturan tersebut, ternyata pendapatan iklan kami tidak berkurang meski tanpa iklan rokok,” tuturnya pada acara Afternoon Tea, yang digelar MTCC UMY (Muhammadiyah Tobacco Control Center – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), di Jogjakarta, Kamis (12/4) petang.

Bambang menegaskan, pendapatan Kulonprogo dari iklan mencapai sekitar Rp 500 juta dengan Rp 200 juta sumbangan dari iklan rokok. “Tapi setelah kami memberlakukan larangan bagi iklan rokok, pendapatan daerah dari iklan ternyata tidak berkurang. Ada saja perusahaan yang berminat menggantikan space yang semula untuk iklan rokok. Dengan demikian, pendapatan iklan kami pun tidak berkurang,” tandasnya.

Selain wakil dari Kulonprogo, hadir pula wakil dari kabupaten lain di DIJ. Bahkan Wakil Walikota Jogjakarta Heroe Purwadi pun menyempatkan hadir pada acara tersebut. Hadir pula wakil dari Kemenkes dan tim aliansi bupati/walikota peduli KTR (kawasan tanpa rokok).

Program Director MTCC, dr Supriyatiningsih mengungkapkan, upaya mengurangi prevalensi atau habit anak-anak untuk merokok perlu dilakukan melalui berbagai cara. Hal itu penting karena anak-anak hingga usia 20 tahun belum memiliki kemampuan berpikir tentang yang baik atau buruk bagi kesehatan mereka.

“MTCC mencoba ikut berperan aktif dalam program pengendalian tembakau dan KTR. Selain itu melakukan advokasi kebijakan publik dalam pengendalian dampak tembakau dan sosialiasi pengintegrasian dampak tembakau pada masyarakat luas, khususnya di DIJ,” imbuh Supriyatiningsih.

MTCC dalam siaran persnya menyebutkan, Kulonprogo merupakan kabupaten yang mengawali menerbitkan perda tentang KTR pada 2014. Setahun kemudian, pada 2015, Gunung Kidul menetapkannya melalui Perda No 7/2015. Berikutnya menyusul Kota Jogjakarta yang menerbitkan Perda No 2/2017 sejak Febuari tahun itu. Sedangkan Sleman dan Bantul hingga kini belum menerbitkan perda serupa. Dua kabupaten ini baru menuangkannya dalam bentuk Perbup.

MTCC, tutur Supriyatiningsih lebih jauh, selalu berpartisipasi aktif dalam program-program pengendalian tembakau dan program KTR di Indonesia, sesuai dengan program FCTC (Framework Convention on Tobacco Protocol) yang digagas WHO, Badan Kesehatan Dunia, dalam pengendalian tembakau. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan