Meteri Susi: Kapal Ilegal Asing Biasanya Juga Ambil Satwa Dilindungi

IMG_20170506_192053
JOGJA (jurnaljogja.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti menyampaikan banyak kalangan yang masih mencemooh soal penenggelaman kapal-kapal ilegal. Padahal penenggelaman kapal milik asing itu tidak saja mereka  melakukan illegal fishing atau pengambilan kapal secara ilegal oleh asing, namun kapal-kapal asing tersebut biasanya juga mengambil satwa-satwa yang dilindungi.
     Disebutkan seperti halnya  kasus kapal Hai FA. “Mereka tidak hanya mengambil  ikan di perairan Indonesia dengan jumlah banyak, namun juga membawa burung kakaktua, kulit buaya, dan lain-lain  dari Papua,” katas  Susi  pada Seminar Nasional Kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (6/5/2017).  
     Menurutnya, banyaknya kapal asing masuk  Indonesia, itu akibat Undang-Undang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuka nasionalisasi bagi kapal-kapal nelayan asing. “Tahun 2004 dikeluarkan izin nasionalisasi kapal-kapal nelayan asing. Sayangnya izin tersebut  banyak disalahgunakan  nelayan asing. Mereka memiliki sepuluh  kapal, yang ada surat izinnya hanya satu, lainnya difotokopi. Ini juga berimbas pada penurunan hasil laut di tahun tersebut hingga tahun 2013,” tunjuk Susi.
     Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perlu langkah spesifik. Disampaikan bahwa jumlah perbatasan laut di Indonesia dengan negara lain itu sebanyak 99,7% dibandingkan jumlah perbatasan di daratan. Sedangkan laut tidak bisa dipagari, tidak bisa juga ditunggui terus menerus. Karenanya butuh upaya spesifik,  seperti penenggelaman kapal. “Karena kalau hanya dengan pelelangan kapal saja, biasanya nanti akan dibeli lagi oleh oknum yang punya kapal. Dan bahkan akan dibeli dengan harga rendah. Dengan begitu kasus illegal fishing akan terus terjadi,” jelasnya.  
      Proses penenggelaman kapal asing disebut nya sebagai proses yang panjang.  Karena sebelum menenggelamkan, kapal harus ditangkap dahulu. “Penangkapan itu butuh satelit, informasi, data, pasukan, orang, dan tentunya juga kapal,” katanya.
      Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 3 pilar untuk meningkatkan perikanan di Indonesia. Tiga pilar tersebut adalah kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan. “Kami berusaha  membentuk kedaulatan untuk para nelayan-nelayan di Indonesia, ssehingga mereka bisa mencapai kesejahteraan. Selain itu harus didukung  aspek keberlangsungan,” jelasnya. (bam)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan