Muallimaat Bertekad Cetak ‘Srikandi’ Bangsa

Satu Abad: Para pembicara seminar internasional memperingati milad satu abad Madrasah Muallimaat Muhammadiyah Jogjakarta, di kampus Unisa, Jogjakarta, Minggu (25/11).

Satu Abad: Para pembicara seminar internasional memperingati milad satu abad Madrasah Muallimaat Muhammadiyah Jogjakarta, di kampus Unisa, Jogjakarta, Minggu (25/11).

JOGJA – Memasuki abad kedua perjalanannya, sekolah puteri Muallimaat bertekad mencetak ‘Srikandi’ bangsa. Sekolah milik persyarikatan Muhammadiyah itu pun senantiasa bertanggungjawab untuk mengasah pemikiran perempuan dan mencerdaskan perempuan melalui pendidikan.

“Kami tidak ingin puteri-puteri dan seluruh lulusan kami menjadi perempuan-perempuan yang berjiwa kerdil. Semuanya harus menjadi ‘Srikandi’ bagi negara ini,” ujar Direktur Madrasah Muallimaat Muhammadiyah Jogjakarta, Agustyani Ernawati SPd, mengawali seminar internasional Peran Perempuan dalam Pendidikan dan Politik Kebangsaan, di kampus Unisa (Universitas Aisyiyah) Jogjakarta, Minggu (25/11).

Di hadapan peserta dan pembicara seminar memperingati milad satu abad madrasah puteri, itu Agustyani pun mengemukakan, dalam konteks pendidikan kader, Muallimaat selalu berupaya meluluskan puteri-puteri yang memiliki lima kompetensi utama. Meliputi kompetensi dasar keilmuan, kepribadian, kecakapan, sosial kemanusiaan, dan kompetensi gerakan.

Kelima kompetensi tersebut harus melekat pada diri alumni madrasah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1918 silam, itu dengan konsep pendidikan enam tahun setingkat SMP dan SMA. “Bukan hanya di kancah nasional, kami mengharapkan anak didik kami nantinya mampu pula berperan di ranah internasional,” tandas Agustyani.

Seminar menghadirkan Prof Dr Rahmah binti Haji Ahmad Osman dari IIUM (International Islamic University Malaysia), Pengamat Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Prof Dr R Siti Zuhro, dan Ketua PP Aisyiyah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Dr Masyithoh Chusnan MAg, sebagai pembicara utama dan narasumber.

Siti Zuhro mengemukakan, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen bisa menjadi indikator rendahnya peran perempuan di partai politik. “Keterwakilan perempuan ternyata juga tidak berubah secara signifikan walaupun sejak pemilu legislatif 2004 sudah dibuat kuota tiga puluh persen calon legislatif perempuan dari setiap partai politik peserta pemilu,” katanya.

Perubahan menyangkut keterwakilan perempuan menuntut mutlak peranan partai politik sebagai sarana utama rekruitmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan. Dengan mempertimbangkan kurangnya perkembangan secara gradual derajat keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu, menunjukkan partai politik belum melihat peran strategis perempuan di parlemen.

Politik kebangsaan yang perlu diperjuangkan kaum perempuan harus bersifat konkrit turut serta menjaga keutuhan negara dan membangun harmoni dalam komunitas dan masyarakat. “Kaum perempuan juga perlu mengetahui permasalahan krusial yang dihadapi bangsa dan mampu memetakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Artinya, politik yang orientasinya pada kepentingan masyarakat, bukan individu atau kelompok,” tandas Zuhro. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan