Muhammadiyah Persoalkan Mahar Politik

Tarjih: (tiga dari kanan) Ketua Panitia Munas Tarjih Muhammadiyah Khairuddin, Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar menjelaskan kepada wartawan jelang penyelenggaraan Munas Tarjih Muhammadiyah XXX, di Makassar, 23-26 Januari 2018.

Tarjih: (tiga dari kanan) Ketua Panitia Munas Tarjih Muhammadiyah Khairuddin, Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, serta Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar menjelaskan kepada wartawan jelang penyelenggaraan Munas Tarjih Muhammadiyah XXX, di Makassar, 23-26 Januari 2018.

JOGJA – Muhammadiyah menilai biaya politik di Indonesia, untuk pilkada, pileg, maupun pilpres terlalu tinggi. Bahkan apa pun sebutan atau bungkusnya, mahar politik dikatakan sebagai biang keladi mahalnya biaya politik tersebut. Perlu dicari solusinya sehingga bisa berimbang, biaya politik bisa ditekan seminim mungkin tapi memajukan demokrasi tetap jalan terus.

“Biaya politik menjadi persoalan belakangan ini. Karena itu Muhammadiyah akan membahasnya pada ceramah umum yang akan disampaikan mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Samsuddin,” ungkap Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dr Yunahar Ilyas, menjawab pertanyaan wartawan, di kantor PP Muhammadiyah, Jl Cik Di Tiro, Jogjakarta, Kamis (18/1).

Ceramah bertajuk Politik Transaksional dalam Demokrasi Indonesia itu merupakan rangkaian dari acara musyawarah nasional Tarjih Muhammadiyah, yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulsel, 23-26 Januari 2018. “Muncul beberapa wacana, misal mengembalikan pilkada ke gedung dewan, namun pilpres tetap pemilihan langsung untuk menekan biaya politik. Hanya saja, pasti akan muncul pro dan kontra. Ada yang setuua dan ada yang tidak. Semua itu akan kami bahas di Makassar nanti,” tutur Yunahar kemudian.

Musyawarah nasional Tarjih yang merupakan forum tertinggi ulama Muhammdiyah itu akan memiliki agenda utama membicarakan fiqih tentang perlindungan anak, fiqih informasi dan tuntunan ibadah, serta fiqih lalu lintas. “Untuk perlindungan anak sudah jelas. Muhammadiyah perlu membahasnya seiring makin maraknya kejahatan, pelecehan anak, maupun persoalan menyangkut anak lainnya, beberapa hari belakangan ini,” ungkap Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof Dr H Syamsul Anwar MA.

Sedangkan untuk informasi, imbuh Syamsul, terutama mengenai medsos (media sosial) dengan perubahan sosial sebagai implikasinya. Lalu lintas pun akan menjadi bahasan karena banyaknya nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas. Selain, warga Indonesia yang cendrung kurang mematuhi aturan lalu lintas. “Semua itu akan kita bahas dan hasilnya kemudian akan kita sarikan sebagai rekomendasi munas kepada pimpinan pusat.”

Semua persoalan anak, informasi, dan lalu lintas tersebut, timpal Yunahar, akan dibahas kemudian dicari rujukan aturan agamanya. Karena munas tarjih merupakan forum tertinggi ulama Muhammadiyah, maka keputusan serta rekomendasi yang kemudian akan dikuatkan pimpinan pusat akan mengikat secara mutlak. Terutama bagi warga Muhammadiyah ketika bertindak secara organisatoris. “Secara pribadi, Muhammadiyah tidak bisa mengikat karena tanggungjawab kepada Allah SWT ada pada masing-masing individu.”

Ketua panitia Munas Tarjih Muhammadiyah XXX, Khairuddin menjelaskan, munas yang akan mengangkat tema Penguatan Spiritualitas, Perlindungan terhadap Anak dan Pengelolaan Informasi menuju Masyarakat Berkemajuan itu ditargetkan akan diikuti tak kurang dari 300 orang peserta. Masing-masing berasal dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat pusat, anggota Tarjih tingkat pusat, utusan Majelis Tarjih dan Tajdid wilayah, serta peninjau. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan